KPU Kabupaten Kuningan – Tepatnya hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 KPU Kabupaten Kuningan menyelenggarakan rapat pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang ke-7 periode bulan Oktober 2020 secara virtual. Penyelenggaraan rapat pleno ini sebagai tindak lanjut perintah dari KPU RI sesuai surat edaran KPU RI No. 181/PL-02.I-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020. Dalam surat Edaran tersebut memerintahkan bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan rapat koordinasi dan rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara rutin setiap bulan.

Rapat pleno kali ini dihadiri oleh: Ketua dan anggota KPU kabupaten Kuningan, Sekretaris beserta jajaran sekretariat KPU kabupaten Kuningan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kuningan, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemerintah Kabupaten Kuningan, Polres Kuningan, Kodim 0615/Kuningan, Bawaslu kabupaten Kuningan, Badan Kesbangpol kabupaten Kuningan, dan Perwakilan dari Partai Politik peserta Pemilu tingkat kabupaten Kuningan.

Dalam rapat ini Asep Budi Hartono selaku Ketua Divisi Perencanaan, Program dan Data KPU kabupaten Kuningan menyampaikan jumlah daftar pemilih hasil pemutakhiran periode bulan Januari hingga Oktober tahun 2020 yakni Jumlah kecamatan sebanyak 32, jumlah desa sebanyak 376, jumlah pemilih pada DPTHP 3 adalah sebanyak 851.417 (terdiri dari laki-laki sejumlah 428.872 dan perempuan sejumlah 422.545), Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Januari hingga bulan September tahun 2020 sejumlah 855.853 (terdiri dari jumlah laki-laki 430.983 dan perempuan sejumlah 424.870), jumlah potensi pemilih baru sebanyak 1.734 (terdiri dari jumlah laki-laki 877 dan perempuan sejumlah 857), jumlah potensi pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebanyak 868 (terdiri dari laki-laki sejumlah 442 dan perempuan sejumlah 426), sehingga total jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan periode bulan Januari hingga Oktober tahun 2020 sebanyak 856.719 (terdiri dari jumlah laki-laki 431.418 dan perempuan sejumlah 425.301).

Dalam kesempatan kali ini terdapat beberapa masukan dari beberapa pihak terkait (Stakeholder). Dari Bawaslu kabupaten Kuningan yang diwakili oleh Abdul Jalil Hermawan selaku anggota Bawaslu kabupaten Kuningan menyampaikan bahwa dari beberapa kali digelar pleno dalam catatan selalu ada penambahan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan tanggung jawab semua bukan hanya KPU saja. Kemudian Abdul Jalil menyarankan ke depan pada pleno berikutnya agar jumlah data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dijelaskan clusternya apa saja berikut rincian jumlahnya baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya berapa yang meninggal dunia, pindah domisili maupun alih status (TNI/POLRI) baik yang semula berstatus sipil menjadi anggota TNI/POLRI maupun sebaliknya yakni semula berstatus TNI/POLRI beralih status menjadi sipil (pensiun). Hal ini diamini pula oleh perwakilan dari Partai Nasdem, Wawan menyampaikan bahwa jangan sampai penyelenggara nanti dipersalahkan atas data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terutama yang meninggal. Kemudian Wawan menanyakan langsung kepada Sri Maulina selaku Kabid PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kuningan yang hadir saat itu bahwa apakah data yang meninggal ini sudah sinkron atau belum, agar lagi-lagi penyelenggara pemilihan tidak disalahkan saat memasuki tahapan pemilihan.

Selanjutnya dari partai PKS yang diwakili oleh Andi menyarankan agar jika ada yang meninggal dunia diharapkan segera dilaporkan oleh pihak Pemerintah Desanya, jadi tidak menunggu laporan dari pihak keluarga yang meninggal. Diharapkan pula ada sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke Pemerintah Desa agar selalu melaporkan data orang yang meninggal.

Asep Budi Hartono menanggapi masukan dari Bawaslu kabupaten Kuningan bahwa pada pleno berikutnya akan dijelaskan dengan rinci data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan clusternya sesuai harapan Bawaslu kabupaten Kuningan. Selain itu Asep Z Fauzi selaku Ketua KPU kabupaten Kuningan menambahkan tanggapan bahwa data yang disampaikan pada pleno ini merupakan data hasil pengolahan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kuningan. Secara de facto bisa saja ada ketidak sesuaian antara data dan fakta. Misal, data yang meninggal. Akibat pihak keluarga yang meninggal tidak melapor ke Dinas Catatan Sipil mengakibatkan Disdukcapil tetap mengaktifkan nama yang sudah meninggal dunia.

Kemudian menanggapi saran dan masukan-masukan tersebut, Sri Maulina dari Dinas Catatan Sipil menyampaikan bahwa bila ada yang meninggal dunia diharapkan pihak keluarga ada yang melapor ke Disdukcapil agar pihak Catatan Sipil dapat menerbitkan surat kematian dan menonaktifkan nama yang sudah meninggal tersebut. Selama ini yang biasa melapor nama yang meninggal adalah pihak keluarga yang biasanya mengurus untuk keperluan pensiunan. Sri menambahkan bahwa saat ini dari tiap desa dan kecamatan setiap bulannya melaporkan data penduduk yang lahir – mati – pindah – datang, itupun pelaporannya secara agregat tidak dilampirkan secara rinci by name by address. Padahal pihak Catatan Sipil sudah meminta untuk laporan tersebut dilampirkan by name by addressnya. Walau ada kecamatan yang biasa melampirkan data secara rinci namun belum semua kecamatan. Menanggapi saran dari perwakilan partai PKS, Sri Maulina menyampaikan bahwa Disdukcapil kabupaten Kuningan telah melakukan sosialisasi rutin ke pihak kecamatan maupun desa agar memberi laporan berupa data yang meninggal bahkan yang lahir juga agar selalu update data kependudukannya (by name by addressnya). Namun yang diterima oleh pihak Catatan Sipil selalu hanya data agregatnya saja.

Komentar

comments