Persiapan Kpu Kuningan Menjelang Pemilihan Serentak Juni 2018

Persiapan Kpu Kuningan Menjelang Pemilihan Serentak Juni 2018

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 pada pasal 201 ayat 1 sampai dengan 7 disebutkan, bahwa Pemilihan Serentak dilakukan dalam tujuh gelombang yaitu pada tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, dan secara nasional dilaksanakan pada tahun 2027.

Penetapan tahun pelaksanaan tersebut mengacu pada Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Mengacu pada ketentuan tersebut, Kabupaten Kuningan termasuk daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2018 dengan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan 4 Desember 2018. Pada tahun 2018, Kabupaten Kuningan termasuk diantara 16 wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang akan melaksanakan Pemilihan Serentak bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Keenambelas kabupaten/kota tersebut yaitu :

No Provinsi/Kabupaten/Kota Akhir Masa Jabatan
Provinsi Jawa Barat 13/06/2018
1 Kota Bekasi 10/03/2018
2 Kota Cirebon 16/04/2018
3 Kota Sukabumi 13/05/208
4 Kota Bandung 05/07/2018
5 Kota Banjar 04/12/2018
6 Kota Bogor 07/04/2019
7 Kabupaten Purwakarta 13/03/2018
8 Kabupaten Bandung Barat 17/07/2018
9 Kabupaten Sumedang 16/09/2018
10 Kabupaten Kuningan 04/12/2018
11 Kabupaten Majalengka 12/12/2018
12 Kabupaten Subang 19/12/2018
13 Kabupaten Bogor 30/12/2018
14 Kabupaten Cirebon 19/03/2019
15 Kabupaten Garut 23/01/2019
16 Kabupaten Ciamis 06/04/2019

Sumber: www.kpu.go.id

PERSIAPAN ANGGARAN

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan merupakan tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/walikota; tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015pasal 13 huruf a yaitu merencanakan program, anggaran. Dalam penyelenggaraan pemilihan, peran Pemerintah Daerah sangat penting khususnya yang berkenaan dengan pendanaan. Pasal 166 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015  menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan sesuai dengan ketentuan akan dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2018 dan sejalan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota, KPU Kabupaten Kuningan pada tahun 2015 melakukan serangkaian kordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kuningan.Koordinasi kelembagaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa persiapan pendanaan kegiatan pemilihan di Kabupaten Kuningan tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran. Persiapan pendanaan tersebut ditempuh melalui mekanisme dana cadangan yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Kordinasi kelembagaan dilakukan Pemda dan DPRD Kabupaten Kuningan. Sejumlah pertemuan formal digelar dengan jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Kuningan dengan sasaran pokok menjelaskan rasionalisasi pengajuan anggaran Pilkada Tahun 2018 yang jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Melalui pertemuan tersebut, disampaikan berbagai perubahan regulasi Pemilihan yang berdampak pada postur anggaran yang dibutuhkan.

Untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018, KPU Kabupaten Kuningan menyampaikan kepada Pemda ajuan RKB sebesar Rp 58 M. Angka sebesar itu diajukan setelah terbit Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Sebelumnya, di tahun yang sama (awal 2015) KPU Kabupaten Kuningan mengajukan anggaran sebesar Rp 43 M. Setelah melewati serangkaian kordinasi formal dengan Pemda dan DPRD Kabupaten Kuningan, akhirnya melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan ditetapkan pendanaan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebesar Rp 23 M. Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam APBD dimulai pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 10 M dan tahun anggaran 2017 sebesar Rp 13 M. Demikian dinyatakan dalam Pasal 2 dan 4. Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan, perubahan jumlah dan waktu yang melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 dapat dianggarkan pada Tahun 2018 dengan persetujuan DPRD. Dan dalam Pasal 11 disebutkan Dana Cadangan dapat digunakan untuk memenuhi kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan yang mencakup program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Kondisi tersebut, memungkinkan adanya pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Namun demikian, hingga tulisan ini disusun; belum terdapat kejelasan apa saja yang akan dihandel oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Sertentak Juni 2018.

Berkenaan dengan perkembangan terkini, KPU Kabupaten Kuningan akan segera melakukan kordinasi kelembagaan dengan Pemda. Hal-hal pokok yang ingin disampaikan antara lain berkenaan dengan regulasi anggaran Pemilihan Serentak baik yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan maupun oleh KPU. Melalui kordinasi tersebut, diharapkan terdapat pemahaman yang sama berkenaan dengan perkembangan regulasi yang berdampak pada postur anggaran termasuk perkembangan terkini revisi undang-undang pilkada.

Persiapan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber daya manusia penyelenggara Pemilu berperan penting bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan. Upaya peningkatan kapasitas SDM KPU Kabupaten Kuningan dilakukan dengan mengikuti berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Program dan kegiatan dimaksud ada yang diikuti oleh jajaran sekretariat, ada pula yang diikuti oleh ketua dan anggota KPU. Bentuk kegiatannya pun beragam mulai dari rapim, rakor, maupun bimbingan teknis.

Pada lingkup internal KPU Kabupaten Kuningan, ikhtiar penguatan kapasitas SDM juga terus dilakukan antara lain melalui sosialisasi informasi dan kajian regulasi Pemilihan Serentak, penguatan kapasitas  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik oleh KPU Kabupaten Kuningan. Jumlah personel KPU Kabupaten Kuningan yaitu 30 orang terdiri dari 5 anggota KPU, 1 Sekretaris, 4 Kasubag, 11 staf Pelaksana, 7 Pramubakti dan 2 tenaga keamanan.

Sementara itu, dalam rangka mempersiapkan ketersediaan penyelenggara pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; KPU Kabupaten Kuningan secara intensif menyampaikan informasi regulasi yang berkaitan dengan pembentukan badan adhoc (PPK, PPS, KPPS dan PPDP) melalui berbagai kesempatan; mulai dari roadshow ke perguruan tinggi, Sosiasilasi di organisasi Karang Taruna, HMI, dan sebagainya. Hal ini dilakukan, mengingat terdapat perbedaan regulasi yang cukup signifikan dari sisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga yang ingin menjadi bagian dari penyelenggara Pemilihan pada Bulan Juni Tahun 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 18 disebutkan persyaratan Ppk, Pps, Dan Kpps
(Psl. 18)

1.   Warga Negara Indonesia

2.   Berusia paling rendah 25 tahun

3.   Setia kepada Pancasila  sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia  tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945

4.   Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil

5.   Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan

6.   Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS

7.   Mampu secara jasmani dan rohani

8.   Berpendidikan paling rendah slta atau sederajat

9.   Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

10.                Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP kabupaten/kota atau DKPP

11.                Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS

Syarat nomor 11 diperkuat dengan Surat Edaran KPU Nomor 183 Tahun 2015 mengenai batasan periode yaitu periode pertama 2005 sampai dengan 2009, dan periode kedua 2010 sampai dengan 2014. Jika terdapat warga yang pernah menjadi penyelenggara di dua periode tersebut, maka secara administrasi tidak memenuhi persyaratan. Namun jika hanya pernah menjadi penyelenggara di periode pertama saja atau periode kedua saja; berarti secara administrasi memenuhi persyaratan. Mekanisme pembentukan badan adhoc dimungkinkan akan mengalami perubahan sejalan dengan terbitnya revisi terhadap UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 yang pasti akan diikuti dengan perubahan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Estimasi kebutuhan sumber daya manusia untuk badan adhoc di Kabupaten Kuningan sekitar 23,971 orang yang terdiri dari PPK dan Sekretariat di 32 Kecamatan, PPS dan Sekretariat di 376 desa/kelurahan, KPPS di 2.146 TPS, dan PPDP di 2.146 TPS. Untuk perkiraan kebutuhan KPPS dan PPDP sifatnya perkiraan sementara karena bergantung pada kepastian jumlah TPS dalam Pemilihan bulan Juni 2018 nanti. Adapun angka 2.146 TPS itu baru sifatnya perkiraan sementara.

Selain fokus pada penguatan SDM, KPU Kabupaten Kuningan juga terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk keperluan komunikasi dan informasi publik antara lain melalui lui Website dan Media Sosial (facebook, twitter dan Youtube) KPU Kabupaten Kuningan.

Partisipasi Masyarakat

Melalui Dokumen Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019, KPU telah menetapkan sasaran strategis kualitas penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1.        Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu 77,5%

2.        Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu 75%

3.        Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya 75%

4.        Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih 0,2%

5.        Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas 100%

Tentunya secara kelembagaan, KPU Kabupaten Kuningan akan berupaya semaksimal mungkin agar sasaran strategis tersebut dapat dicapai. Data menunjukkan, secara kuantitas angka partisipasi masyarakat di Kabupaten Kuningan dalam berbagai jenis Pemilu rata-rata mencapai 66,32%. Mencermati data tersebut, kiranya target partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2018 sebesar 77,5% merupakan angka yang tidak mudah untuk diraih; diperlukan dukungan anggaran yang memadai, kreatifitas program sosialisasi dan pendidikan pemilih, sinergitas dengan berbagai pihak termasuk komitmen bersama untuk mendorong gairah masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di TPS.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018, KPU Kabupaten Kuningan melakukan sejumlah upaya yang didasarkan pada sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan mulai dari SKPD, Perguruan Tinggi, organisasi Karang Taruna, HMI, dan lain sebagainya termasuk informasi yang secara masif disuarakan melalui media cetak, elektronik, dan online.

Perkembangan Regulasi Pemilihan

Poin-poin perubahan UU Pilkada yang kedua yang hari ini disahkan oleh Paripurna DPR (2 Jni 2016) antara lain:

 1. Pasal 7 tentang pencalonan huruf s dan huruf t: Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, dan sebagai anggota TNI, Kepolisian, PNS dan kepala desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan

 2. Pasal 9 Tugas dan wewenang KPU poin a. Menyusun dan menetapkan PKPU dan pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultas dengan DPR dan pemerintah dalam RDP yang keputusannya mengikat.

3. Pasal 10 ayat b1: KPU melaksanakan dengan segera rekomendasi dan atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan

4. Pasal 16 ayat 1a: seleksi anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK

5. Pasal 19 ayat 1a: seleksi anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS

6. Pasal 21 ayat 1a: seleksi anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS

7. Pasal 22B tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu ditambah poin a1: menerima, memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Prov terkait pemilihan cagub Cawagub, Cabup Cawabup dan Cawali dan cawawali yang diajukan pasangan calon dan atau parpol/gab parpol terkait dengan penjatuhan sanksi diskualifikasi dan atau tidak diizinkannya parpol dan gab parpol untuk mengusung calon dalam pemilihan berikutnya.

8. Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2: Calon perseorangan mendaftarkan diri dengan menyerahkan dukungan dengan prosentase dari data jumlah pemilih pemilu paling akhir sebelumnya.

9. Pasal 41 ayat 2 (juga) sepertinya ini harusnya ayat (3): Dukungan yang dimaksud ayat (1) dan (2) dibuat disertai dengan fotokopi KTP Elektronik dan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat satu tahun dan tercantum dalam DPT Pemilu sebelumnya di Prov atau Kab Kota dimaksud.

10. Pasal 42 (ttg Pendaftaran paslon dari parpol) poin 4a: Dalam hal pendaftaran paslon sebagaimana dimaksud ayat 4 (catatan:Pilgub) tidak dilaksanakan oleh pimpinan parpol tingkat provinsi, pendaftaran paslon yang telah disetujui parpol tingkat pusat dapat dilaksanakan oleh parpol tingkat pusat

 11. Pasal 42 (ttg Pendaftaran paslon dari parpol) poin 5a: Dalam hal pendaftaran paslon sebagaimana dimaksud ayat 5 (catatan:Pilbup pilwali)tidak dilaksanakan oleh pimpinan parpol tingkat kab kota, pendaftaran paslon yang telah disetujui parpol tingkat pusat dapat dilaksanakan oleh parpol tingkat pusat.

12. Pasal 57 ayat (2) Dalam hal WNI tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud di ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan KTP Elektronik

13. Pasal 58 ayat (1) Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilih dengan mempertimbangkan DP4

14. Pasal 61 Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik di TPS yang ada d RT RW yang tertera di KTP elektronik yang bersangkutan

15. Pasal 63 tentang kampanye ayat 2a: Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka didanai oleh parpol dan atau paslon

16. Pasal 63 ayat 2b: Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dan alat peraga kampanye dapat didanai dan dilaksanakan oleh parpol dan atau paslon

17. Pasal 73 ayat 1 dan 2 : Calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan putusan Bawaslu dapat dikenakan sanksi pembatalan paslon oleh KPU Prov/KPU Kab Kota

18. Pasal 74 ditambah ayat a1 menjadi: Dana kampanye paslon dapat diperoleh dari: sumbangan parpol/gabungan parpol, sumbangan paslon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbanagn perseorangan dan atau badan hukum swasta

19. Pasal 74 ayat 5: Sumbangan dari perseorangan paling banyak 75.000.000 IDR dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000 IDR.

20. Pasal 85 ayat 1: Pemberian suara dapat dilakukan dengan: a. Memberi tanda satu kali pada surat suara, b. memberi suara melalui peralatan pemilihan secara elektronik

21. Pasal 144: Putusan Bawaslu dan putusan Panwaslu mengenai sengketa pemilihan bersifat mengikat dan wajib ditindak lanjuti KPU Prov dan KPU kab Kota paling lambat 3 hari kerja.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Kuningan berperan sebagai eksekutir atau implementator atau pelaksana aturan. Oleh karena itu, menyikapi perubahan regulasi tersebut, pada prinsipnya siap melaksanakan. ( Sumber : MC Kuningan / Yudi Suprayudi )

Komentar

comments