Persiapan KPU Kuningan dalam Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 2018

Persiapan KPU Kuningan dalam Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 2018

Kuningan, Selasa 26 Desember 2017. Persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan dalam Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 meliputi beberapa hal. Sebagai dasar regulasinya yakni Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; PKPU  No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan PKPU No 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagai bentuk persiapan tahapan tersebut, KPU Kuningan berencana menggelar Rapat Koordinasi yang di dalamnya akan dipaparkan kepada peserta Rakor oleh Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Teknis Perencanaan dan Data Dadan Hamdani tentang Keputusan KPU No 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ada pun peserta Rakor tersebut meliputi Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Kabupaten Kuningan, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) wilayah Kabupaten Kuningan, Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) wilayah Kabupaten Kuningan, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kuningan, Anggota Panitia Pemilihan Kecataman (PPK) Divisi Teknis seKabupaten Kuningan, dan Ketua dan Sekretaris Partai Politik (PDPI, Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKS, PKB, PPP, Hanura, PBB, PKPI, PSI, Perindo, Garuda, dan Berkarya). Berdasarkan surat undangan No 338/PL.03.2.SD/3208/KPU-Kab/XII/2017, Rakor tersebut akan digelar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 yang bertempat di Hotel Grand Purnama Kuningan.

Untuk pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon, sesuai PKPU No 1 Tahun 2017 akan diumumkan pada tanggal 1 s.d. 7 Januari 2018. Mekanismenya telah diatur oleh Pasal 38 PKPU No 15 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupate/Kota mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupate/Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Setelah pengumuman selesai, maka tahapan berikutnya adalah Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada tanggal 8 s.d. 10 Januari 2018. Untuk tanggal 8 s.d. 9 pendaftaran sampai dengan pukul 16.00 WIB dan tanggal 10 pendaftaran sampai dengan pukul 24.00 WIB. Selanjutnya tanggal 10 s.d. 16 akan diumumkan Dokumen Syarat Pasangan Calon di laman KPU guna memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat.

Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan pada tanggal 8 s.d. 15 Januari 2018. Selanjutnya tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan dilakukan pada tanggal 15 s.d. 16 Januari 2018. Dalam pemeriksaan Bakal Pasangan Calon melibatkan 3 lembaga, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Kabupaten Kuningan, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) wilayah Kabupaten Kuningan, Badan Narkotika Nasional (BNN) wilayah Kabupaten Kuningan. Ihwal mekanisme pemeriksaan Bapaslon telah diatur dalam Keputusan KPU No 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017.

Selanjutnya, penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dilakukan pada tanggal 8 s.d. 10 Januari 2018. Untuk tahapan penelitian syarat calon yang diajukan Parpol atau gabungan Parpol dilakukan pada tanggal 10 s.d. 16 Januari 2018. Untuk syarat pencalonan melalui partai politik yakni 1) Paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD yakni 50 kursi x 20% = 10 kursi; 2) 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah yakni 546.104 x 25% = 136.526. Ketentuan perolehan suara sah, berlaku bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD. Hasil Pemilu 2014 menunjukkan perolehan kursi di DPRD untuk NasDem 3 kursi, PKB 5 kursi, PKS 5 kursi, PDIP 10 kursi, Golkar 7 kursi, Gerindra 4 kursi, Demokrat 5 kursi, PAN 8 kursi, dan PPP 3 kursi.

“Dalam PKPU No 15 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 1, terdapat 23 syarat calon diantaranya berusia 25 tahun; pendidikan terakhir SLTA/ sederajat; sehat jasmani dan rohani; bebas dari penyelahgunaan narkotika; tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yag mencalonakan diri di daerah yang sama, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPDR Kabupaten/Kota sejak ditetapkan sebagai calon; menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, Polri, PNS, dan Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagi calon; berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon.” tutur Heni Susilawati, Ketua KPU Kabupaten Kuningan.***

Komentar

comments