Penandatangan Nota Kesepakatan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

KPU Jabar – (4/10/17) Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan optimalisasi para pihak terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beserta KPU Kabupaten/Kota dan Kejasaan Negeri se-Jawa Barat melaksanakan penandatangan Nota Kesepakatan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, bertempat di Aula Setia Permana, Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Jalan Garut No. 11 Bandung, Rabu, 4 Oktober 2017.

Dengan mendasarkan pada peraturan dan perundangan-undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KPU Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beserta KPU Kabupaten/Kota dan Kejasaan Negeri se-Jawa Barat bersepakat mengadakan kerjasama di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain.

Maksud kerjasama ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi KPU sebagai penyelenggara pemilihan.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Jabar memberikan catatan khusus berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu yang khas sehingga berbeda dengan pengadaan logistik lainnya dimana perlu pengawalan yang khusus pula agar memperkuat jaminan ketersediaan waktunya.

Selanjutnya untuk peningkatan kompetensi teknis, para pihak dapat melakukan kerjasama diantaranya dalam bentuk lokakarya (workshop), seminar dan sosialisasi.

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

KPU Propinsi Jawa Barat bertekad menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 sukses dalam pelaksanaan pemilihan dan tertib dalam pengadministrasian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (sumber ; KPU Jabar)

Komentar

comments