Pemilih Milenial Cerdas Berinformasi

Pemilih Milenial Cerdas Berinformasi

Dr. Idham Holik

DI AWAL 2020, berita hoaks (fake news) masih marak di media sosial. Misalnya berdasarkan pantauan tim AIS (Pengais Konten Negatif) Kementrian Kominfo RI, ada 54 informasi hoaks terkait virus Corona yang beredar selama 23 Januari – 03 Februari 2020. Sebagai pengguna medsos aktif, milenial kecil potensinya tidak terpapar berita hoaks.

Dalam momen peringatan HPN (Hari Pers Nasional) tahun ini, 9 Februari 2020, ada hal yang menarik yaitu milenial sebagai ikon HPN. Misalnya Putri Indahsari Tanjung (staf khusus Presiden Joko Widodo) sebagai salah satu ikon tersebut. Letak daya tarik tersebut adalah generasi milenial sebagai pribumi digital (digital native) atau disebut juga sebagai generasi internet (internet generation).

Istilah pribumi digital pertama kali dikemukakan oleh Marc Prensky (2001) untuk menjelaskan mereka yang menerima informasi dengan sangat cepat melalui teknologi jaringan internet. Kini informasi sampai kepada milenial dengan cara menembus ruang dan waktu secara seketika (real time). Mereka inilah yang disebut oleh Jan van Dijk (1991) sebagai network society (masyarakat jaringan).

“Serangan” Berita Hoaks

Sebagai fenomena problematik, berita hoaks bukanlah hal baru dalam dunia jurnalistik. Sejarah berita hoaks sebenarnya sama dengan praktek jurnalisme kuning (yellow journalism) yang dipelopori oleh Joseph Pulitzer (1895). Salah satu karakteristik jurnalisme kuning tersebut adalah menggunakan wawancara palsu (faked interviews), tajuk berita menyesatkan, dan pseudosain (diklaim ilmiah, padahal tidak menggunakan metode ilmiah) (Mott, 2000).

Tidak hanya itu, berita hoaks tidak sekedar hasil spin doctoring (pemelintiran fakta), tetapi fakta rekaan (fictional fact). Berita hoaks memuat narasi fakta baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Oleh karena itu, berita hoaks bukanlah karya jurnalistik dan ini merupakan salah satu bentuk cybercrime.

Peredaran berita hoaks memang sangat cepat sekali. Misalnya penelitian MIT (Massachusetts Institute of Technology) tentang isu (rumors) yang beredar di Twitter antara 2006 hingga 2017 telah membuktikannya. Dalam temuan penelitian tersebut, berita bohong dapat tersebar 10 kali lebih cepat daripada stori berita yang benar (legitimate news stories). Tidak hanya itu saja, peneliti MIT juga mendapati bahwa berita palsu/hoaks memiliki jangkauan yang juah lebih luas (a much wider reach). Di Twitter, berita bohong bisa menjangkau antara 1.000 sampai dengan 100.000 orang, sedangkan informasi yang benar (true information) jarang mencapai lebih dari 1.000 orang atau hanya sekitar 1% penyebarannya.

Di 2020, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Serentak di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota). Diprediksi Pemilihan Serentak tersebut masih belum terbebas dari berita hoaks. Artinya berita hoaks adalah ancaman nyata bagi pematangan demokrasi elektoral. Mengacu pada kasus Pemilu Serentak 2019, pemilih Indonesia terpolarisasi dengan tajam akibat berita hoaks yang tersebar massif lewat internet.

Fenomena berita hoaks tidak hanya pada Pemilu Serentak 2019 lalu saja. Berdasarkan kasus yang terjadi di Pemilu Presiden 2014 dan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, mengatakan berita hoaks sudah menjadi fenomena keseharian di Indonesia (Time, 2017). Berita bohong menjadi ancaman nyata bagi demokrasi elektoral Indonesia dan harus segera ditangkal “serangan”nya.

Kenapa berita hoaks menjadi sangat massif di internet di setiap kali penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, karena didukung oleh penggunaan “firehose of falsehood” propaganda (propaganda semburan kebohongan). Berita bohong menjadi “peluru” dari proganda tersebut. Dalam Pilpres AS 2016 lalu, Donald Trump mempelopori penggunaan progranda tersebut atau dikenal dengan istilah Propaganda Rusia. Proganda tersebut juga pernah digunakan di Pemilu Brazil, Mexico dan Venezuela dan pada akhirnya kini tersebar ke berbagai negara demokrasi di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pemilih milenial berpotensi menjadi pemilih yang rentan (the vulnerable voters) atas efek negatif berita hoaks tersebut. Kenapa demikian? Penyebabnya adalah efek kesenjangan kuriositas (effect of curiosity gap). Tidak adanya rasa ingin tahu yang membuat milenial tidak memiliki keinginan untuk melakukan penelusuran daring (online tracing) atas informasi hoaks yang diterimanya. Padahal kini setidak-tidak sudah tersedia 25 mesin pencari (search engine) diantaranya seperti Google, Bing, Baidu, Yahoo! Search, dll. Mesin pencari tersebut telah menghadirkan big data dimana pengguna internet memungkinkan melakukan cross-checking atas informasi yang diterimanya.

Efek tersebut diperkuat dengan judul berita bohong yang ditulis dengan teknik clickbait. Dengan bahasa yang provokatif atau bahasa yang berasosiasi pada emosi pembaca, judul berira bohong diframing. Sulit bagi milenial yang tidak memiliki literasi informasi yang baik untuk menghindari jebakan clickbait tersebut.

Milenial Sadar Karya Jurnalistik

Di era pasca-kebenaran (post-truth era), mengenal karya jurnalistik sebagai fondasi bagi literasi informasi bersifat imperatif bagi siapapun, khususnya bagi milenial sebagai pribumi digital. Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik adalah pedoman dalam mengenali karya jurnalistik sebagai karya intelektual pers.

Untuk memastikan lembaga pers hanya mempublikasikan karya jurnalistik, Dewan Pers telah menerbitkan kebijakan sertifikasi kompetensi wartawan. Salah satu tujuan kebijakan tersebut adalah meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Dalam konteks tersebut, kini perusahaan pers dilakukan sertifikasi setiap lima tahun.

Dalam Kode Etik Jurnalistik, prinsip berita sebagai karya jurnalistik, berita harus ditulis secara akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk (Pasal 1). Berita yang ditulis berdasarkan atas fakta objektif; berita yang berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan yang setara; dan berita tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Selain prinsip tersebut, karya jurnalistik ditulis berdasarkan atas hasil pengujian informasi (Pasal 3). Ini artinya bahwa pers melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi yang diberitakannya. Semangat dari prinsip tersebut telah melahirkan fungsi baru bagi pers, selain apa yang termaktub dalam Pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 yaitu media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Fungsi tersebut adalah media verifikasi atau dikenal sebagai verifikator.

Melalui aktivitas pengecekan atau penemuan fakta (fact checking atau fact finding), pers berupaya meluruskan disinformasi, malinformasi, atau misinformasi yang beredar luas melalui berita hoaks. Fungsi verifikasi ini sangat membantu publik khususnya milenial dalam meningkat literasi informasinya atau dalam pembentukan sikap evalusi kritis atas informasi yang diterima.
Fungsi verifikator ini semakin mempertegas summum bonum (kebaikan tertinggi) yang dilakukan oleh pers dalam mencerdaskan publik dan khususnya menstimulasi milenial untuk cerdas dalam membaca atau mengevaluasi informasi yang datang seperti air bah (information flood).

Menjadikan milenial sebagai ikon HPN patut diapresasi di tengah Indonesia sedang mewujudkan visi Generasi Emas 2045 yang tidak hanya unggul dan memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa lainnya, tetapi juga matang dalam berdemokrasi. Dengan milenial sadar karya jurnalistik, pers ingin menjadikan milenial sebagai well-informed citizen (warga terinformasikan dengan baik) di tengah demokrasi yang sedang mengalami resesi. Ini adalah bentuk aktualisasi prinsip intelektualisme dimana pers sebagai pelita bangsa. Mari kita semarakan HPN 2020.

Penulis: Dr. Idham Holik
Komisioner KPU Jawa Barat

Komentar

comments