Kuningan, Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Kuningan telah menggelar diskusi virtual dengan tema PEREMPUAN DALAM PUSARAN POLITIK dengan menghadirkan 3 (tiga) nara sumber yakni 1) Titik Nurhayati, M.Hum, M.H. (Anggota KPU Prov. Jawa Barat), 2) Dahliah Umar, M.A (Ketua NETFID Indonesia) dan 3) Yudaningsih, S.Ag, M.Si. (Anggota KIP Jawa Barat). Dengan pengantar diskusi Lestari Widyastuti, S.E. (Anggota KPU Kab. Kuningan) dan dimoderatori oleh Karmiati, S.Sos. (Kasubag Umum KPU Kab. Kuningan).

Acara diskusi virtual ini merupakan sesi kegiatan dalam rangkaian agenda pendidikan pemilih yang dikemas dalam kegiatan NgaDem (Ngaderes Demokrasi). Ngadem ini merupakan label/brand marknya kegiatan pendidikan pemilih di KPU Kab. Kuningan, tutur Lestari.

Mengapa diskusi kali ini mengangkat tema tentang PEREMPUAN DALAM PUSARAN POLITIK. Politik itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan setiap warga dalam kehidupan sehari-hari termasuk perempuan. Banyak kebijakan yang diputuskan oleh politik tanpa disadari mempengaruhi kehidupan kita, tutur Lestari. Misal mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan yang menyangkut pendidikan hingga kebijakan kesehatan maupun kebijakan-kebijakan lainnya, sambungnya.

Terdapat 5 hak utama perempuan yang dirangkum dari konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang ditandatangani pada tahun 1979 dalam konferensi yang diadakan oleh Komisi Kedudukan Perempuan PBB. Pertama) Hak dalam ketenagakerjaan, Kedua) Hak dalam bidang kesehatan, Ketiga) Hak yang sama dalam pendidikan, Keempat) Hak dalam perkawinan dan keluarga, dan Kelima) Hak dalam kehidupan publik dan politik.

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Memilih berarti berperan sebagai pemilih dan Dipilih berarti berperan sebagai kontestan atau peserta pemilihan. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya. Keterlibatan perempuan di politik sangat erat kaitannya dalam upaya memperjuangkan kehidupan publik yang lebih baik dan mengakomodir hak-hak perempuan dan anak-anak.

Undang-Undang Pemilu telah mengatur terkait afirmasi keterwakilan perempuan. Dengan aturan tersebut dapat dilihat begitu pentingnya peranan perempuan dalam berdemokrasi. Harapan besarnya hal tersebut tidak hanya sebagai pelengkap pemenuhan kuota keterwakilan 30% saja.

Diskusi ini tujuannya untuk mengupas tentang pentingnya peran perempuan dalam berdemokrasi baik dari sisi peran sebagai Peserta Pemilu, sebagai Penyelenggara Pemilu maupun sebagai Pemilih.

Pada pelaksanaannya diskusi ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan dan dihantarkan juga oleh Ketua KPU Kab. Kuningan Asep Z Fauzi, S.Pd.I. Jumlah participant yang hadir sebanyak 75 orang terdiri dari unsur penyelenggara Pemilu, pegiat demokrasi dan aktivis mahasiswa dari berbagai daerah selain dari kabupaten Kuningan sendiri seperti Kab. Bandung, Sumatera Selatan, Kota Cimahi, Kab. Temanggung, Kota Tasik, Sumba Tengah, Sampang, Sanana, Kota Padangsidimpuan, Padang Pariaman, Ngawi, Kubu Raya, Kepulauan Seribu, Mojokerto, Polewali Mandar, Jakarta Barat, Indragiri Hulu, Ambon, Sumedang, Tegal, Riau, Subang, Jakarta Utara dan lainnya.

(Lestari Widyastuti – Divisi hukum dan Pengawasan)

Komentar

comments