Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Koordinasi dan Sekaligus Sosialisasi dengan pemangku kepentingan terkait penggantian antar waktu (PAW) yaitu Pengurus Partai Politik, Tapem Pemkab Kuningan, Kesbangpol, Setwan DPRD Kuningan dengan narasumber Endun Abdul Haq anggota KPU Provinsi Jawa Barat kamis 10 September 2020 di aula KPU Kuningan dengan model daring dipandu langsung oleh Maman Sulaeman selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kuningan.  Gelaran acara pun dihadiri oleh anggota DPRD Kuningan periode 2019-2024.  

Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi menuturkan, rakor dan sosialisasi tersebut untuk menyamakan persepsi dan adanya pemahaman yang sama terkait kepentingan yang berkaitan dengan proses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten. Ada 3 (tiga) alasan pemberhentian anggota DPRD yaitu 1. Meninggal 2. mengundurkan diri disebabkan permintaan sendiri atau ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala Daerah 3. Diberhentikan. kemudian PAW tidak dilaksananakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari pimpinan DPRD diterima oleh KPU Kabupaten.

Dalam materi rakor dan sosialisasi Endun Menerangkan bahwa Dasar Hukum PAW merujuk pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagiamana telah beberapi kali diubah, terakhir dengan UU no. 13 Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya bahwa dalam proses PAW, pimpinan DPRD hanya menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten yang berhenti antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten Kuningan. Selanjutnya KPU Kabupaten menindaklanjuti surat tersebut paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya surat dari pimpinan DPRD yang kemudian menyampaikan nama calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari parpol yang sama dan dapil yang sama. Jadi tugas KPU Kabupaten Kuningan hanya melakukan Verifikasi dan klarifikasi terhadap calon pengganti antar waktu. Tutur Endun dalam materinya.

Komentar

comments