KPU RI Inginkan Surat Suara Mudah Dipahami dan Aman

KPU RI Inginkan Surat Suara Mudah Dipahami dan Aman

Tangerang – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menginginkan agar surat suara yang digunakan pada Pemilihan Serentak (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) tahun 2018 mudah dipahami dan aman.

“Surat suara memiliki peranan yang sangat penting dalam pemilu, sehingga harus mudah dipahami dan aman digunakan,” ujar Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, saat membuka Bimbingan Teknis Desain Surat Suara di Hotel Novotel Tangerang Provinsi Banten, Selasa (10/10/2017).

Menurut Wahyu, kesalahan sedikit saja dalam surat suara akan berdampak sangat fatal. Untuk itu, KPU RI bekerja sama dengan KPU Provinsi Banten menggelar Bimbingan Teknis Desain Surat Suara bagi 171 daerah yang melaksanakan Pemilihan Serentak, Selasa – Kamis (10 – 12/10 2017).

Bimtek dengan tema “Standarisasi Desain Surat Suara untuk Pemilihan 2018 Lebih Berkualitas” diikuti oleh 17 KPU provinsi, 39 KPU kota, dan 115 KPU kabupaten. Masing-masing KPU mengirimkan dua orang perwakilan, terdiri dari satu orang komisioner dan satu lainnya staf/operator.

“Dengan bimtek ada pemahaman yang sama, kita belajar menyeragamkan konsep surat suara. Sebagai contoh, jangan sampai ada salah satu foto paslon warnanya terang sedangkan yang lainnya tidak. Ini akan berdampak besar,” tegas Wahyu.

Ia berharap, peserta bimtek bisa mendesain surat suara sesuai norma dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bisa mendesain surat suara secara efektif dan efisien, serta dapat merumuskan kebijakan untuk mempercepat pembuatan surat suara. “Harus ada kehati-hatian dalam proses pembuatan dan pencetakan surat suara,” kata Wahyu mengingatkan.

Sebelumnya, Kepala Biro SDM KPU RI, Lucky Firnandy Majanto menjelaskan, Bimtek Desain Surat Suara digelar dengan tujuan agar ada kesamaan surat suara, baik dari sisi jenis, warna maupun ukuran. “Tujuan lainnya untuk efisiensi waktu pengadaan dan pendistribusian, dan KPU kabupaten/kota bisa melaksanakan keputusan KPU RI dengan baik,” kata Lucky.

Terpisah, Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Teknis Perencanaan dan Data, Dadan Hamdani, SE menjelaskan, satu hal yang sangat penting terkait surat suara adalah mengenai foto pasangan calon. Kecerahan gambar, gaya berfoto maupun latar belakang menjadi indikator pembeda antara satu foto paslon dengan paslon lainnya.

“Hasil rekomendasi para komisioner KPU kabupaten/kota diantaranya harus ada penegasan mengenai kapan pengambilan foto paslon. Desain juga harus tegas, artinya konsep surat suara yang sudah jadi ditandatangani oleh paslon beserta Panwaslu. Kita tinggal menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU RI,” terang Dadan.

Ia menegaskan, KPU Kabupaten Kuningan akan bekerja secara profesional dan proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami tidak akan membeda-bedakan antara satu paslon atau parpol dengan paslon dan parpol lainnya. Pokonya semuanya sama,” kata Dadan saat ditemui di ruang kerjanya.***

Komentar

comments