KPU Luncurkan E-PPID Berbasis Android

KPU Luncurkan E-PPID Berbasis Android

Kuningan, 20 November 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia meluncurkan Aplikasi mobile layanan informasi publik (e-PPID) berbasis android. Peluncuran ini dilakukan di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik di Jakarta, yang berakhir Senin (18/11/2019).

Anggota Komisioner KPU RI, Viryan Aziz SE,MM, memimpin langsung peluncuran yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol tersebut. Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan, Viryan mengatakan, e-PPID merupakan bagian dari komitmen KPU RI sebagai penyelenggara pemilihan untuk terbuka dan transparan kepada masyarakat. E-PPID juga akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi kepemiluan.

“Nantinya, permintaan data dan informasi kepemiluan bisa dilakukan secara digital tanpa harus masyarakat datang langsung ke kantor KPU,” kata Viryan dihadapan peserta Rakor Kehumasan.

Viryan menambahkan, E-PPID juga menjadi bagian dari peran kehumasan untuk menyampaikan informasi kepada publik. Tidak hanya menjaga citra kelembagaan, namun juga dituntut mampu menyampaikan pesan yang efektif, sehingga mudah diterima, dipahami dan mengedukasi masyarakat.

Olehnya itu, Viryan mengajak seluruh masyarakat untuk turut memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan KPU tersebut. Masyarakat bisa mengunduh aplikasinya di play store dengan mengklik ppid.kpu.go.id. “Jangan biarkan fasilitas ini menganggur,” tutur Viryan lagi.

Lebih jauh, Viryan menjelaskan, pembuatan aplikasi tersebut merupakan bagian untuk menyempurnakan pelayanan PPID selama ini. KPU mengacu pada implementasi Pasal 3 Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta pasal 2 ayat (2) PKPU nomor 8 tentang tata kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi SDM dan Parmas menyampaikan bahwa dalam Pasal 14 UU Nomor 7 tahun 2017 menyatakan, KPU wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.

“Jika dikaji lebih mendalam, E-PPID dibuat sebagai sumber data dan informasi untuk pengambilan kebijakan; sebagai rujukan nasional bagi KPU seluruh indonesia; memudahkan koordinasi antara satker di lungkunan KPU serta bentuk pertanggungjawaban, transparani dan kepercayaan publik kepada KPU.” tutur Dudung.

Dudung menyampaikan dengan adanya PPID diharapkan implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi. “Semoga E-PPID juga bisa menjadi alternatif untuk mampu mencerdaskan masyarakat sehingga dapat meminimalisir penyebaran berita bohong (hoaks). Hoaks, terjadi salah satunya disebabkan karena kurangnya literasi kepemiluan di ruang-ruang publik.” tutur Dudung.***

Komentar

comments