KPU Kuningan Terima Kunjungan Jamparing Research

KPU Kuningan Terima Kunjungan Jamparing Research

Kuningan, 3 Januari 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan telah menerima kunjungan Jamparing Research. Kunjungan tersebut diterima secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Z. Fauzi dan Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Maman Sulaeman, Asep Budi Hartono, Dudung Abdu Salam, dan Lestari Widyastuti. Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Eksekutif Jamparing Sohib Muslim dan sekitar 20 orang anggota Jamparing.

Dalam mukadimahnya, Ketua KPU Kuningan yang akrab dipanggil Asfa menjelaskan tahapan yang telah berlangsung dalam waktu dekat yakni Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) serta Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Khusus Kesatu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan Kesatu (DPTb-1) di tingkat Kabupaten Kuningan.

“Pertanggal 2 Januari 2019, telah dilantik juga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pasca putusan MK Nomor: 31/PUU-XVI/2018. Artinya, Pemilu tahun 2019 untuk penyelenggara tingkat kecamatan berjumlah 5 orang dengan masa tugas 2 Januari s.d. 16 Juni 2019.” tutur Asfa.

Dalam kunjungan tersebut, rekan-rekan Jamparing mendiskusikan tentang bagaimana peran-peran yang dapat dilakukan oleh lembaganya untuk turut serta andil dalam Pemilu tahun 2019, khususnya dibidang riset dan survey. Selain itu, Jamparing turut serta didorong oleh KPU Kabupaten Kuningan agar mampu menjadi bagian penting dalam hal mencerdaskan masyarakat sebagai pemilih. Sehingga diharapkan pula kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih di Kabupaten Kuningan semakin meningkat.

“Kaitan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, rekan-rekan Jamparing dapat mempelajarinya di PKPU 10 Tahun 2018. Kemudian kaitannya dengan aktivitas survei ada syarat yang harus dipenuhi yakni bersifat independen, bebas, non-partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu.” tutur Asfa.

Asfa kemudian menjelaskan syarat lainnya, yakni lembaga survei harus mempunyai sumber dana yang jelas; memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kuningan; harus mempunyai tujuan sesuai dengan azaz pemilu yang demokratis; dan harus berbadan hukum serta mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku.***

Komentar

comments