KPU Kuningan Serahkan Berita Acara LADK Pemilu 2019

KPU Kuningan Serahkan Berita Acara LADK Pemilu 2019

Kuningan, 3 Oktober 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan telah menyerahkan Berit Acara Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu Tahun 2019. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Jajang Arifin, S.Sos Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Hukum, Asep Z Fauzi, S.Pd.I Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Kasubag Hukum Dedi Fristiadi, S.H.

Selain itu, kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Kuningan terhitung sejak pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri juga oleh Ikhsan Bayanuloh Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan dan LO/Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten Kuningan.

“LADK ini merupakan tahapan yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut juga atas Surat Dinas KPU RI No: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 perihal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu 2019 tanggal 23 September 2018. Ada pun sebagai dasar regulasinya yakni PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.” tutur Jajang.

Setelah penyerahan Berita Acara LADK selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Pembuatan Desai Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipandu oleh Asfa; panggilan akrab Asep Z. Fauzi. Dalam paparannya, Asep menyampaikan bahwa pembahasan mengenai hal tersebut mengacu kepada PKPU 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

“Mengacu pada Pasal 32 ayat 3 PKPU 33 Tahun 2018, bahwa untuk ukuran APK: a) baliho, paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter), billboard atau videotron, paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter); b) spanduk, paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter); dan c) umbul-umbul, paling besar ukuran 1,15 m (satu koma lima belas meter) x 5 m (lima meter).” tutur Asfa pada paparan materinya.

Selanjutnya Asep menyampaikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Karena Peserta Pemilu yang membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU, kami sebagai penyelenggara teknis berharap desain yang diajukan mampu secara efektif dan optimal peranannya sebagai media komunikasi antara calon dengan masyarakat sebagai pemilih.” tutur Asfa.***

Komentar

comments