KPU Kuningan Sampaikan Pedtek Pelaksanaan Kampanye Pilkada Tahun 2018

KPU Kuningan Sampaikan Pedtek Pelaksanaan Kampanye Pilkada Tahun 2018

Kuningan, Sabtu 27 Januari 2018. Bimbingan Teknis Bidang Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 hari ini (27/1) memasuki forum ke tiga. Bertindak sebagai narasumber yakni Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Asep Z Fauzi. Bimtek yang diikuti oleh Anggota PPK Divisi SDM dan Parmas dan Divisi Hukum seKabupaten Kuningan. Asep Z Fauzi memaparkan materi tentang Pedoman Teknis Kampanye Pilkada.

Ada pun regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum ihwal kampanye yakni UU No 1 Tahun 2015; UU Nomor 8 Tahun 2015; UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; SK KPU Kuningan Nomor 03/PL.03.4-Kpt/3208/KPU-Kab/I/2018 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018; dan SK Bupati Kuningan Nomor 272/KPTS.66-Tapem/2-18 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

“Kampanye berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 21 yakni kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Selain itu, pada Pasal 63 ayat 1 berbunyi bahwa kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.” tutur Asep Z Fauzi.

Asfa panggilan akrab Asep Z Fauzi kemudian menyampaikan prinsip-prinsip kampanye yang terdiri dari jujur, mentaati setiap aturan kampanye dengan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya serta tidak melakukan kecurangan apapun yang merugikan pihak lain; terbuka, memberikan informasi luas, detail dan transparan kepada pemilih mengenai visi, misi dan program yang nantinya akan menjadi pedoman atau rujukan bagi pemilih dalam memberikan suara; dialogis, mengedepankan metode yang bersifat interaktif sehingga dapat memperjelas atau mempertajam visi, misi dan program yang diusung untuk mewujudkan pemilih yang cerdas.

“Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Materi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Visi, misi dan program kampanye menjadi dokumen resmi daerah apabila Paslon yang bersangkutan terpilih.” tutur Asfa.

Menurut Asfa, materi kampanye harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasilda dan UUD 1945; menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; Meningkatkan kesadaran hukum; memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan menjalin komunikasi politik yang sehat antara Paslon dengan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan budaya politik yang demokratis dan bermartabat.

“Untuk metode kampanye, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 65 ayat 1 meliputi pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog; debat publik/ debat terbuka antar paslon; penyebaran bahan kampanye; pemasangan alat peraga kampanye (APK); iklan di media massa; kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” tutur Asfa.***

Komentar

comments