KPU Kuningan Sampaikan Panduan Petugas PPDP

KPU Kuningan Sampaikan Panduan Petugas PPDP

Kuningan, Sabtu 16 Desember 2017. Bimbingan Teknis Persiapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilh pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 yang digelar oleh KPU Kabupaten Kuningan di Hotel Montana Kuningan tanggal 16 s.d. 17 Desember 2017 menghadirkan Ketua PPK dan Divisi Teknis PPK seKabupaten Kuningan.

Pasca narasumber pertama Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati, Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Teknis, Perencanaan dan Data Dadan Hamdani menyampaikan materi mengenai Panduan Tugas PPDP sejak pukul 15.00 s.d. 17.30 WIB. Pemaparan materi diawali dengan alur kerja persiapan dan pelaporan coklit (pencocokan dan penelitian). Pada alur tersebut tahapan pertama dimulai dengan penerimaan hardcopy daftar pemilih KPU Kabupaten/ Kota tanggal 19 Desember s.d. 17 Januari 2018. Kemudian bimbingan teknis PPDP oleh PPS tanggal 13 s.d. 18 Januari 2018. Kegaitan coklit yang meliputi mencatat dan merekapitulasi hasil coklit tanggal 20 Januari s.d. 18 Februari 2018. Selanjutnya penyusunan dan penyampaian hasil ke PPS paling lambat tanggal 18 Februari dalam bentuk hardcopy.

“Ada beberapa kelengkapan dokumen yang harus diperiksa sebelum melaksanakan coklit apakah ada atau tidak. Kelengkapan tersebut meliputi data pemilih tiap TPS (model A.KWK) yaitu Daftar Pemilih yang disampaikan oleh KPU/KIP Kab/Kota yang dicoklit; data pemilih baru (Model A.A.KWK) yaitu Formulir Kosong untuk mencatat pemilih yang belum terdaftar pada Model A.KWK; formulir data telah terdaftar (Model A.A.1.KWK) Tanda terima rangkap dua sebagai bukti telah didaftar; tiker terdaftar (Model A.A.2.KWK) Stiket yang ditempel di rumah pemilih; dan alat tulis (pensil, ballpoint, penggaris, map plastik), Tanda Pengenal dan Rompi Petugas PPDP.” tutur Dadan.

Selanjutnya Dadan menyampaikan bahwa PPDP dalam melaksanakan coklit bersama dnegan PPS dan PPK, serta disupervisi oleh KPU Kabupaten/ Kota dan bekerjasama dengan Disdukcapil ditempat tertentu seperti Lapas, Panti Wreda, Rumah Sakit Jiwa, dan Rumah Tahanan. Jika PPDP dalam melaksanakan coklit bagi pemilih yang tinggal di apartemen atau hunian vertikal serta komplek hunian tertentu yang sulit diakses dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan manajemen pengelola setempat.

“Ketika PPDP melakukan coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten/Kota. PPDP juga wajib memberikan tanda terdaftar pada pemilh dan menempel stiker coklit dan wajib mendokumentasikan kegiatan coklit minimal 1 foto untuk setiap TPS yang memiliki koordinat.” tutur Dadan.***

Komentar

comments