KPU Kuningan Kenalkan Aplikasi Sidakam Kepada Parpol Pemilu 2019

KPU Kuningan Kenalkan Aplikasi Sidakam Kepada Parpol Pemilu 2019

Kuningan, Minggu 16 September 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar Bimbingan Teknis Dana Kampanye Pemilu Serentak 2019 dengan Partai Politik di Kabupaten Kuningan di Aula Resort Prima Sangkanhurip Kuningan Sabtu (15/09/2018) pada pukul 08:00 WIB s.d. selesai.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kuningan Heni Susilawati, Komisioner KPU Kuningan Divisi Hukum Jajang Arifin, Kasubag Hukum Dedi Fristiadi,Staff Hukum Dede Kurniadin, Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Edi Junaedi, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan Jubaedi, Komisioner Bawaslu Kabupaten Kuningan Ikhsan Bainullah dan 16 Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2019.

Dedi Fristiadi selaku Ketua Panitia dalam kegiatan ini menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Serentak 2019, Dasar kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan PKPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, Dedi menyampaikan bahwa maksud dan tujuan diadakan Bimbingan Teknis ini adalah agar peserta atau partai politik dapat mengidentifikasi pelaporan dana kampanye yang sesuai dengan amanah PKPU 29 Tahun 2018 Pasal 34 Ayat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah di atur dalam PKPU.

Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati memberi sambutan dan sekaligus membuka kegiatan bimbingan teknis tersebut pada pukul 08:30 WIB s.d. selesai. Dalam sambutannya Heni Susilawati menyampaikan bahwa Pemilu hari ini memang haruslah mengikuti semangat kekinian dengan memaksimalkan penggunaan media sosial untuk melakukan segala komunikasi, koordinasi dan sosialisasi, karena sekali lagi penggunaan media sosial memanglah sangat optimal untuk segala penyebaran informasi baik itu kepada Partai Politik maupun kepada masyarakat pada umumnya.

Heni kemudian menyampaikan bahwa fokus sekarang adalah mengawal tahapan Audit Dana Kampanye, dari sisi pelaporan dana kampanye sendiri tidak banyak perubahan dengan Pilkada 2018, dimana ada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk RKDK dan LADK wajib diserahkan kepada KPU pada tanggal 22 September 2018, ada waktu kurang lebih seminggu untuk Partai Politik mempersiapkan RKDK dan Pelaporan LADK tersebut, lalu jika sudah diserahkan kepada KPU, berkas tersbeut akan diumumkan pada tanggal 27 s.d. 29 September 2018, kemudian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) wajib diserahkan kepada KPU pada tanggal 2 Januari 2019 dan akan diumumkan pada tanggal 3 Januari 2019, yang terkahir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) wajib diberikan pada tanggal 15 April 2019 tepat dua hari sebelum pencoblosan berlangsung, kemudian berkas LPPDK akan diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dan akan diaudit dari mulai tanggal 15 April 2019 s.d. 14 Mei 2019, ini merupakan tiga struktur pelaporan yang harus diserahkan oleh Partai Politik.

“ Komunikasi dan Koordinasi sangatlah penting dalam tahapan ini, maka langkah selanjutnya KPU Kabupaten Kuningan sendiri akan membuat Help Desk Pemilu Serentak 2019 yang dapat membantu partai politik untuk menyampaikan segala problem yang ditemukan ketika proses pembuatan laporan tersebut, hal ini tak lain adalah demi melakukan service excellent (pelayanan terbaik) dan Spirit Audit Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye bagi setiap Partai Politik, Kepatuhan sendiri terdiri dari pelaporan yang lengkap sesuai dengan PKPU dan ketepatan waktu dalam pelaporan, dari kedua hal tersebut Partai Politik sudah menunjukan mereka memiliki Komitmen.” Tutur Heni Susilawati.

Daftar Calon Tetap (DCT) sendiri akan ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, 21 September s.d. 23 September 2018 DCT tersebut akan diumumkan melalui media cetak dari mulai Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPRD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, juga masa kampanye akan dimulai setelah 3 hari DCT di tetapkan pada tanggal 23 September 2018 s.d. 13 April 2019, tahapan kampanye sendiri berlansgsung panjang dan potensi konflik sendiri pasti akan sangat tinggi terjadi, maka dari itu kedewasaan dari setiap Partai Politik sangat diharapkan, dengan semangat yang sama memberikan pencerahan dan pendidikan politik kepada masyarakat, juga dengan menghindari Politik Uang, Black Campaign, Ujaran Kebencian dan tidak ikut menyebarkan isu-isu HOAX yang berkembang, semuanya demi terjaga nya kondusifitas dan keamanan serta Pemilu Serentak 2019 yang Damai dan Sukses Tanpa Ekses.

Kemudian setelah penyampaian dari Ketua KPU Kabupaten Kuningan, kegiatan dipandu oleh Komisioner KPU Kuningan Divisu Hukum Jajang Arifin, selaku yang memandu jalannya acara, di awal kegiatan Edi Junaedi Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku narasumber menyampaikan ringkasan mengenai penjelasan teknis Pelaporan Dana Kampanye yang sesuai dengan PKPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye kepada peserta bimtek, dalam materinya ia menjelaskan tentang Sumber Dana Partai Politik, Definisi Dana Kampanye dan Prinsip Pengelolaannya, Sumber Dana Kampanye, Definisi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Jenis Pelaporan Dana Kampanye dari mulai Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); Jenis Jenis Formulir dari mulai LADK,LPSDK, dan LPPDK, Penjelasan Sumbangan yang sah dan batasannya yang diantaranya terdiri dari Pemberian Sumbangan Perseorangan maksimumnya . 2.5 Milliar, lalu dari Kelompok maksimumnya 25 Milliar, dan terakhir Sumbangan dari Perusahan yang jumlah maksimumnya 25 Milliar, lalu tentang Penjelasan Aktivitas Pengeluaran Operasi dan Aktivitas Pengeluaran Modal, serta penjelasan tentang Tahapan Pelaporan yang musti tepat waktu sesuai amanah PKPU, kemudian tentang Sanksi dan Larangan dalam Pelaporan Dana Kampanye.

Setelah penyampaian dari Ketua IAI Jawa Barat, selanjutnya KPU Kabupaten Kuningan melalui staff bagian hukum Dedi Kurniadi mengenalkan Aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) kepada peserta bimtek, Aplikasi SIDAKAM tersebut adalah aplikasi yang memuat didalamnya pelaporan dana kampanye yang didalamnya terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Aplikasi ini sendiri basisnya aplikasi offline yang tidak musti terhubung koneksi ke internet, aplikasi ini dihadirkan guna memudahkan Partai Politik dalam melaporkan dana kampanye nya.***

Komentar

comments