KPU Kuningan Jelaskan Sengketa Hukum dan Proses Penyelesaiannya dalam Pilkada 2018

KPU Kuningan Jelaskan Sengketa Hukum dan Proses Penyelesaiannya dalam Pilkada 2018

Kuningan, Minggu 28 Januari 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bidang SDM dan Parmas Pilkada Tahun 2018 memanusi sesi forum terakhir pada pukul 10.15 WIB. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grage Sangkan Kuningan tersebut dipandu oleh Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Hukum Jajang Arifin.

Kepada 64 peserta bimtek yang terdiri dari Anggota PPK Divisi SDM dan Parmas dan Divisi Hukum seKabupaten Kuningan, Jajang menyampaikan tentang sengketa hukum dan proses penyelesaian dalam Pilkada Serentak Tahun 2018.

“Ada pun sumber rujukannya yakni UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.” tutur Jajang.

Jajang kemudian menyampaiakan bahwa yang menjadi sumber rujukan lainnya adalah Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan PKPU No 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

“Untuk jenis pelanggaran dalam Pilkada meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan, tindak pidana pemilian, sengketa tata usaha negara, dan perselisihan hasil pemilihan.” tutur Jajang.

Di dalam tahapan kampanye sesuai dengan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2015 terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan yakni mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik; melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik.

Selain itu, Jajang menyampaikan larangan dalam kampanye lainnya adalah mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah  Daerah; menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

“Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan, sesuai dengan bunyi ayat 1 Pasal 134 yakni Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Dan ayat 2 berbunyi Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh a) Pemilih; b) pemantau Pemilihan; atau c) peserta Pemilihan.” tutur Jajang.***

Komentar

comments