KPU Kuningan Hadirkan Panwaslu Di Bimtek Terpadu

KPU Kuningan Hadirkan Panwaslu Di Bimtek Terpadu

Kuningan, Jumat 29 Desember 2017. Bimbingan Teknis Terpadu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan yang diikuti oleh Ketua PPK dan Anggota PPK Divisi Teknis seKabupaten Kuningan, serta Ketua dan Anggota Panwascam seKabupaten Kuningan masih terus berlangsung.

Pasca pemaparan materi yang telah lebih dulu dibawakan oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati pagi tadi (29/12), pukul 13.30 WIB forum Bimtek Terpadu dibuka dengan sambutan dan arahan dari Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan Jubaedi.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan bimtek terpadu yang diselenggarakan oleh KPU. Kami Panwaslu Kabupaten Kuningan sangat bahagia dan bergembira karena dapat bertemu secara langsung dengan PPK seKabupaten Kuningan. Ini momen langka. Untuk rekan-rekan Panwas, jangan mengedepankan ego. Kita menyadari dengan sadar bahwa PPK dan Panwascam itu saudara kandung. Panwas dilahirkan bukan untuk mencari kesalahan saudaranya. Tapi kita harus bersinergi untuk sukseskan Pilkada sesuai dengan tupoksi dan regulasi yang berlaku. Jangan ada lagi kesalahpahaman dalam komunikasi antara Panwascam dan PPK.” tutur Jubaedi.

Selanjutnya, penyampaian materi mengenai Perbawaslu tentang Pemutarkhiran Pemilih dibawakan oleh Abdul Jalil Hermawan Kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kabupaten Kuningan. Menurutnya, sesuai dengan Perbawaslu No 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kemudian Jalil menyampaikan bentuk pengawasan dalam rekrutmen PPDP yang meliputi pengawasan terhadap tepat waktu atau tidaknya pembentukan PPDP; apakah PPDP berasal dari pengurus/anggota partai politik; apakah PPDP melaklukan pencocokan dan penelitian secara langsung dari rumah ke rumah; dan mengawasi tentang 1 (satu) orang PPDP untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap  TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

“Ada pun tugas Panwascam dalam proses pengawasan yakni Pencocokan dan penelitian data Pemilih; Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK; Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; Penyampaian DPS kepada PPS; Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK; Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota; Penetapan DPT; dan Pencatatan DPPh dan DPTb.” tutur Jalil.

Kemudian Jalil menjelaskan tugas Panwascam dalam pengawasan DP4 meliputi pengawasan terhadap Nomor urut; Nomor induk kependudukan; Nomor Kartu Keluarga; Nama lengkap; Tempat lahir; Tanggal lahir; Umur; Jenis Kelamin; Status Perkawinan; Alamat Jalan/ Dukuh; Rukun Tetangga; Rukun Warga; dan Jenis Disabilitas (jika ada).

“PPL wajib dihadirkan dalam Rekapitulasi daftar pemilih di tingkat PPK. Jika PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Panwas Kecamatan merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi tingkat PPK. DPS diberikan dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota. PPL melakukan pengawasan pengumuman DPS oleh PPS untuk memastikan DPS diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun tetangga/rukun warga dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.” tutur Jalil.***

Komentar

comments