KPU Kuningan Hadiri Undangan Bawaslu Jabar

KPU Kuningan Hadiri Undangan Bawaslu Jabar

Bandung, Jumat 22 Desember 2017. Berdasarkan Surat Nomor 413/Bawaslu-JBTU.03/XII/2017, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Heni Susilawati didampingi Kasubag Hukum KPU Kuningan Dedi Fristiadi dan Suga Utama menghadiri undangan Bawaslu Jawa Barat. Undangan tersebut merupakan salah satu bagian dari persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Penyelenggaraan kegiatan oleh Bawaslu Jabar tersebut merupakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilhan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Horison Bandung pada tanggal 22 Desember 2017 mengundang seluruh Ketua KPU Kabupaten/ Kota seJawa Barat, Panwaslu Kabupaten/ Kota seJawa Barat, dan Partai Politik.

Dr. Slamet Suparjoto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam kegiatan tersebut memaparkan tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Menurutnya ada sifat khusus Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yakni Hakim Aktif (Dominus Litis); Terdapat tenggang waktu dalam mengajukan gugatan (90 hari) sejak diterima atau diumumkan KTUN; Ada Proses “Dismissal” oleh Ketua Pengadilan TUN; Ada Pemeriksaan Persiapan; Gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN (Terkait Asas “Persumtion Justae Causa”); Asas Pembuktian Bebas dan terbatas (Vrij Bewijs); Tidak ada Gugatan Rekonvensi; Tidak ada Putusan Verstek; PT. TUN dapat menjadi pengadilan tingkat pertama; dan Putusan PTUN bersifat “Erga Omnes”.

“Bersadarkan Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 terdapat beberapa alasan sengketa TUN yaitu Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Onwetmatige); dan Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau (Algemeene Beginselen van Behoorlijk Bestuur). Untuk gugatan berdasarkan Pasal 97 ayat (7) UU No. 5 tahun 1986 terdiri dari Gugatan ditolak; Gugatan dikabulkan; Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O.); dan Gugatan Gugur.” tutur Slamet.

Slamet kemudian menjelaskan sanksi Badan/Pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan PTUN yakni Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom) (Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang No 9 Tahun 2004, besarnya ditentukan oleh pertimbangan Majelis Hakim berdasar asas kepatutan); Sanksi Administratif; dan Diumumkan Di Media Massa (Pasal 116 ayat 5 Undang-Undang No 9 Tahun 2004).

Selanjutnya H. Yusup Kurnia, S.IP sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjelaskan berdasarkan Pasal 3 Perbawaslu No 15 Tahun 2017 Sengketa Proses Pemilihan dalam sisi jenis meliputi Antar peserta Pemilihan dan Antara Peserta dengan Penyelenggara dan dalam sisi metode terdapat dua metode yaitu musyawarah dan acara cepat.

Ada pun waktu pengajuan permohoan penyelesaian sengketa pemilihan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Perbawaslu No 15 Tahun 2017 yaitu 1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan; 2) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, Pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai objek sengketa.***

Komentar

comments