Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 KPU Kab. Kuningan menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan di gedung DPRD Kuningan yang beralamat di Jl. RE. Martadinata, Ancaran, Kec. Kuningan – Kuningan.

Rapat pembahasan Raperda Dana Cadangan ini dilaksanakan oleh Pansus 2 DPRD Kuningan yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kuningan, BPKAD Kab. Kuningan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kuningan, Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan, KPU Kab. Kuningan dan Bawaslu Kab. Kuningan.

Dari KPU Kab. Kuningan sendiri yang menjadi juru bicara Maman Sulaeman (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan) didampingi oleh Dudung Abdu Salam (Ketua Divisi SDM, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat), Asep Budi Hartono (Ketua Divisi Perencanaan dan Data), Lestari Widyastuti (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan), Asep Pepen Ruspendi (Sekretaris), Karmiati (Kasubag Umum) dan Dudung Abdul Rokhman (Kasubag Program dan Data).

Pimpinan rapat Dede Sudrajat menyampaikan bahwa Pansus 2 telah menerima draft Raperda tentang dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan bahwa dana cadangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan untuk tahun 2023 sejumlah 37,5 Miliar. Sementara KPU Kab. Kuningan mengusulkan sejumlah 80,4 Miliar, belum lagi ditambahkan dari Bawaslu Kab. Kuningan. Artinya antara pengajuan KPU Kuningan dengan pengalokasian dari Pemerintah Daerah sangat jomplang. Dede menambahkan, hal ini akan terus dibahas di Pansus 2 dengan melibatkan unsur baik itu dari KPU, Bawaslu maupun Pemerintah Daerah Kuningan (Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kuningan, Kepala BPKAD Kab. Kuningan, Kepala Bagian Tapem Setda Kab. Kuningan dan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan) hingga batas bulan November tahun 2020.

Taufik dari BPKAD Kab. Kuningan menjelaskan bahwa dana cadangan itu dibentuk karena terkait kemampuan daerah yang tidak bisa menyediakan sejumlah anggaran secara sekaligus sehingga perlu adanya dana yang dicadangkan. Dari hasil koordinasi disepakati Pemda menganggarkan 37,5 Miliar dana yang dicadangkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2023 yang terdiri dari untuk KPU Kab. Kuningan sebesar 30 Miliar dan Bawaslu Kab. Kuningan sebesar 7,5 Miliar.

Masih menurut Taufik bahwa anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tersebut dihitung dalam kondisi normal bukan masa pandemi, akan berbeda bila pelaksanaannya masih ada pandemi akan lebih besar lagi. Dalam rencananya dana sebesar 37,5 Miliar tersebut akan dicadangkan di tahun 2021 sejumlah 20 Miliar dan sisanya di tahun 2022. Kemudian menurutnya saat ini masih menunggu dana hibah dari Provinsi juga.

Dalam kesempatan ini dari KPU Kab. Kuningan Maman Sulaeman menyampaikan bahwa terkait pengajuan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan oleh KPU Kab. Kuningan sebesar 80,4 Miliar adalah hasil evaluasi penyelenggaraan pemilihan sebelumnya dan juga berdasarkan aturan yang ada seperti standar biaya honorarium adhock mulai dari PPK, PPS, KPPS hingga PPDP dan sebagainya.

Ajuan sebesar 80,4 Miliar adalah pertama asumsi bila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan diselenggarakan secara mandiri tanpa bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan kata lain biaya mandiri. Hal ini akan berbeda bila pelaksanaannya berbarengan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Bila waktu pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, biasanya terdapat dana hibah dari APBD Provinsi. Kedua, menganalisa jumlah pemilih di tahun 2023. Hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kuningan terdapat 928.173 pemilih. Maka dari asumsi tersebut, dibuat maping jumlah TPS hasilnya sebanyak 2.146 TPS dan akan membutuhkan adhock di tingkat TPS sebanyak 19.000 orang bahkan lebih. Ketiga, adanya kenaikan besaran honorarium adhock mulai dari PPK dan PPS beserta sekretariatnya, KPPS hingga PPDP sesuai surat Menteri Keuangan No. S-735/MK.02/2018 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan 2020. Bila ditotalkan kebutuhan anggaran honorarium adhock saja sejumlah Rp. 43.000.991.000,-. Keempat, adalah berdasarkan asumsi terdapat 6 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, ini dihitung maksimal. Kelima, asumsi kebutuhan logistik seperti surat suara, kotak suara, bilik suara dan lain-lain. Sementara saat ini KPU Kuningan kondisinya sudah tidak ada lagi eks logistik Pilkada sebelumnya karena sudah dilelang. Kebutuhan selanjutnya adalah untuk peningkatan kapasitas SDM seperti bimbingan tekhnis dan sebagainya.

Maman menambahkan bahwa di Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 KPU Kab. Kuningan menerima hibah dari APBD Kuningan sebesar 23 Miliar dan APBD Provinsi sebesar 40,4 Miliar karena kebetulan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan bersamaan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, sehingga bila dijumlahkan total dana hibah yang diterima oleh KPU Kab. Kuningan pada Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2018 sebesar 63,4 Miliar dengan jumlah pemilih 751.418 orang dan jumlah TPS sebanyak 2005.

Dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kuningan juga menyampaikan bahwa munculnya angka 37,5 Miliar setelah konsultasi dengan BPKAD dan Bupati Kuningan.

Dari sejumlah anggota Pansus 2 DPRD Kuningan yang hadir, ada beberapa masukan kepada KPU Kuningan untuk ditindaklanjuti sebelum rapat pembahasan berikutnya dilaksanakan yaitu Pansus 2 meminta data keuangan pemilihan tahun 2018 sebagai pembanding untuk pelaksanaan pemilihan tahun 2023 sehingga terlihat masing-masing kenaikannya di mana. Selanjutnya, dengan penambahan TPS lebih diharapkan mendekatkan dari rumah pemilih ke TPS sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih. Walaupun DPRD ini adalah untuk menyetujui Raperda menjadi Perda berapa anggaran yang diajukan, namun hal itu pada akhirnya akan dikembalikan pada kemampuan keuangan daerah. Kemudian KPU Kuningan diminta mensimulasikan dana sebesar 30 Miliar itu untuk apa saja sehingga DPRD Kuningan bisa mengetahui kekurangan selebihnya apa saja dan sama-sama mencari tahu solusi ke depannya. Hasil simulasi ini diharapkan dapat disampaikan ke Pansus 2 DPRD Kuningan sebelum pembahasan berikutnya sehingga dapat dipelajari terlebih dahulu. Selanjutnya KPU Kuningan diminta untuk melakukan komunikasi dengan DPRD Kuningan dengan intens khususnya berkenaan dengan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan ini. Tidak hanya di awal saat pembahasan rancangannya saja namun juga di akhir setelah selesai penyelenggaraan pemilihannya. Pada akhir rapat Maman Sulaeman menambahkan bahwa angka 37,5 Miliar dianggap belum final mengingat kebutuhan berbeda antara Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya dengan yang akan datang. Apalagi ini masih akan dibahas sampai bulan November 2020. (Tim Media Center KPU Kuningan).

Komentar

comments