KPU Kuningan Gelar Sosialisasi Pilkada Serentak 2018 Dengan Kepala Sekolah dan Ketua Organisasi Kelompok Disabilitas

KPU Kuningan Gelar Sosialisasi Pilkada Serentak 2018 Dengan Kepala Sekolah dan Ketua Organisasi Kelompok Disabilitas

Kuningan, Jum’at 2 Maret 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak Pilkada 2018 dengan Kepala Sekolah dan Ketua Organisasi Kelompok Disabiltas yang di selenggarakan di Aula Lembah Ciremai Kuningan pada pukul 08.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati, Kasubbag Umum Jajang Jamaludin, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Sekretaris NPC Kabupaten Kuningan Haris Munandar, S.E., Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Luar Biasa Kabupaten Kuningan Drs. Jahari Saepudin PS, M.MPD., Agen Sosialisasi KPU Kuningan, beserta Kepala Sekolah SLB se-Kabupaten Kuningan dan Ketua Organisasi Kelompok Disabilitas se-Kabupaten Kuningan.

Awal Kegiatan Kasubbag Teknis Jajang Jamaludin membacakan tentang Laporan Kegiatan hari ini (2/3) , bahwa landasan kegiatan hari ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota 2018.

Selanjutnya Ketua KPU Kuningan Heni Susilawati membuka acara dan memberikan sambutan. Dalam sambutannya heni menyampaikan harapannya, bahwa dengan diadakannya kegiatan ini para Bapak/Ibu Kepala Sekolah Luar Biasa bisa memaksimalkan ikhtiar KPU Kuningan dalam mensosialisasikan Pilkada Serentak 2018 kepada para Penyandang Disabilitas, agar penyandang disabilitas bisa menyuarakan hak pilihnya secara baik dan benar.

Penyandang Disabilitas sendiri memiliki Dasar Hukum yang diantaranya berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi  Manusia 1948, Konferensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konferensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UUD 1945 setelah diamandemenkan, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Mutarlih, PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghitungan Suara.

“Pemilu yang aksesibel sendiri ialah pemilu yang memungkinkan setiap warga negara bisa memenuhi hak pilihnya secara bebas dan rahasia. Dalam pemilu yang aksesibel penyandang disabilitas bisa memenuhi hak pilihnya tanpa hambatan” tutur Heni.

Selanjutnya Heni menerangkan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mencipatakan pemilu yang aksesibel diantaranya Hukum dan Peraturan Pemilu yang memastikan bahwa setiap aspek aksesibilitas dalam pemilu terpenuhi. Hukum tersebut mengatur pengadaan fasilitas untuk menciptkan pemilu yang aksesibel dan bentuk sangsinya jika terjadi pelanggaran; Anggaran yang harus dialokasikan oleh KPU untuk pengadaan akses di awal siklus pemilu; dalam hal Logistik yakni penempatan dan bilik suara TPS yang disesuaikan agar tidak menyulitkan Penyandang Disabilitas untuk Melakukan Pemilihan; Pelatihan Petugas Pemilu agar dapat memahami hambatan dan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas pada tahapan pemilu; Membuat Materi Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi yang dibuat dalam bentuk yang aksesibel guna memudahkan penyandang disabilitas untuk memahami apa yang disampaikan. Contohnya, harus ada penerjemah bahasa isyarat dalam iklan layanan masyarakat di televisi, iklan tercetak juga harus tersedia dalam bentuk braille dan bentuk yang mudah dibaca; Pendaftaran pemilih, Dalam tahap ini semua warga yang memiliki hak pilih harus terdaftar. Pusat pendaftaran pemilih harus ditempatkan di gedung yang aksesibel dan materi pendaftaran harus tersedia dalam bentuk yang aksesibel; Pada saat Hari Pemungutan Suara Petugas Pemilu harus mendorong Penyandang disabilitas  untuk menyuarakan hak pilihnya; Petugas Pemilu mendorong kepada Penyandang disabilitas untuk melaporkan setiap pelanggaran hak yang dia alami, serta Tahapan Evaluasi setelah pemilu selesai oleh KPU dengan menelaah mana yang sudah terlaksana dengan baik dan mana yang perlu diperbaiki dalam pemilu berikutnya. Penyandang disabilitas dan pemantau pemilu perlu memberikan masukan dalam evaluasi ini.

Lalu Heni menyampaikan bahwa penyandang disabilitas sendiri mempunyai hak politik diantaranya hak untuk memilih dan dipilih, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 13 Bab 9. KPU Kuningan sendiri melalui Agen Sosialisasi telah mensosialisasikan ke sekolah-sekolah luar biasa yang ada di kabupaten kuningan guna menyadarkan betapa pentingnya hak suara mereka dalam tahapan Pilkada Serentak 2018.

Selanjutnya penyampaian dari narasumber pertama Ketua K3S Sekolah Luar Biasa Kabupaten Kuningan Drs. Jahari Saepudin PS, M.MPD, dalam materinya Jahari menyampaikan tentang Prinsip Dasar Partisipasi dalam Pemilu, Jahari mengutip perkataan dari Ramlan Subakti yaitu Salah satu ciri Pemilu yang berintegritas adalah partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian tahapan Pemilu. Hal ini untuk menjamin agar rakyat berdaulat. Peran warga negara dalam Pemilu tak hanya  memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahapan Pemilu. Tentang tujuan disampaikannya materi ini adalah untuk  Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan , Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Terutama kepada penyandang disabilitas agar menumbuhkan kesadaran pentingnya mereka untuk menyuarakan hak pilih mereka pada Pilkada Serentak 2018 nanti.

Berikutnya penyampaian dari narasumber kedua oleh ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Sekretaris NPC Kabupaten Kuningan Haris Munandar, S.E. Haris mengucapkan rasa terima kasih nya atas diadakan nya kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak yang dilakukan oleh KPU Kuningan pada hari ini, Sosialisasi sendiri kepada para penyandang disabilitas mengenai Pilkada Serentak dinilai amat  penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa mereka mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih, karna kebanyakan dari penyandang disabilitas cenderung acuh terhadap hak suaranya.

Maka dari itu Haris selaku narasumber juga menghimbau kepada Kepala Sekolah SLB , Ketua Kelompok Organisasi Disabilitas, Relasi maupun Agen Sosialisasi  untuk mensosialisaikan dari hasil acara ini kepada penyandang disabilitas, mengapa mereka harus memiih dan menerangkan kepada Penyandang Disabilitas bahwa mereka memiliki tanggung jawab penuh untuk memilih pemimpinnya.

“Saya berharap KPU Kuningan sebagai pihak penyelenggara untuk bisa memfasilitasi dan memobilisasi penyandang disabilitas di Tempat Pemilihan Suara bertujuan untuk memudahkan mereka dalam menyuarakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2018.” tutur Haris.

Setelah penyampaian dari narasumber terakhir, Acara pun ditutup oleh Ketua KPU Kuningan. Setelah penutupan ada pemberian Plakat dari KPU Kuningan untuk Narasumber dan Diakhiri dengan Berfoto Bersama.***

Komentar

comments