KPU Kuningan Gelar Rapat Penyusunan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

KPU Kuningan Gelar Rapat Penyusunan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

Kuningan, Sabtu 23 Desember 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Penyusunan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2019 yang bertempat di Hotel Prima Resort Kuningan. Kegiatan yang akan berlangsung sejak pukul 13.00 WIB tanggal 23 s.d. 24 Desember 2017 tersebut dihadiri oleh Ketua Panwaslu Kuningan, Kepala Kesbangpol Kuningan, Kepala Disdukcapil Kuningan, Kepala Satpol PP Kuningan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kuningan, Anggota PPK bagian Teknis Kepemiluan, Ketua dan SekretarisDPC Partai Politik (PDIP, Gerindra, PPP, Demokrat, PKB, PBB, Hanura, PSI, Garuda, Berkarya), Ketua dan Sekretaris DPD Partai Politk (Nasdem, PAN, Golkar, PKS, Perindo), Ketua dan Sekretaris DPK Partai Politik (PKPI).

Menurut Upi Shopian Sekretaris KPU Kabupaten Kuningan selaku Ketua Pelaksana dalam laporannya menyampaikan maskud dan tujuan penyelenggaraan rapat yakni mengetahui Perkembangan jumlah penduduk dan mekanisme jumlah kursi, memahami peta arah dapil, dan mengetahui tujuh prinsip tentang penataan daerah pemilihan.

Hari ini (23/12), pasca rapat secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati, peserta mendapatkan materi mengenai Gambaran Kebijakan Umum Penataan Dapil yang dipaparkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Teknis Perencanaan dan Data Dadan Hamdani. Menurutnya, dasar hukum yang digunakan untuk penetapan Dapil dan alokasi kursi pemilihan anggota DPRD yakni UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

“Terdapat 7 prinsip dalam penataan daerah pemilihan yaitu kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proposional, proposionalitas, coteminus, kohesivitas, integritas wilayah, kesinambungan dengan pemilu sebelumnya. Kesetaraan Suara adalah prinsip yang mengupayakan harga kursi yang setara antar satu dapil dengan dapil lain. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional adalah prinsip yang mengutamakan jumlah kursi besar dalam pembentukan dapil (6 s.d. 12 kursi). Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar dapil.” tutur Dadan.

Selanjutnya, Dadan menjelaskan bahwa yang dinamakan integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan  dan keterpaduan wilayah, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung. Coterminus adalah dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar (yaitu Dapil DPRD Provinsi). Kohesivitas adalah prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya adat istiadat dan kelompok minoritas. Kesinambungan adalah prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil pada Pemilu sebelumnya.

Sore harinya (pukul 16.00 WIB), peserta rapat diajak untuk memahami mekanisme penghitungan aloksi kursi yang dipimpin langsung oleh Komisioner KPU Kabupten Kuningan Divisi Teknis Perencanaan dan Data Dadan Hamdani. Kegiatan berikutnya peserta akan diajak melakukan simulasi penghitungan alokasi kursi pada pukul 19.30 WIB. Hari berikutnya (24/12) peserta akan dikenalkan dengan aplikasi SUNDAPIL dan di akhiri dengan diskusi serta rekomendasi.***

Komentar

comments