KPU Kuningan Gelar Rakor Persiapan DPPh dan DPTb Pilkada Serentak 2018

KPU Kuningan Gelar Rakor Persiapan DPPh dan DPTb Pilkada Serentak 2018


Kuningan, Jum’at 25 Mei 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan DPPh dan DPTb di Rumah Makan Lembah Ciremai Kamis (24/05/2018) pada pukul 16.00 WIB s.d. selesai. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati, Komisioner KPU Kuningan Divisi Perencanaan dan Data Dadan Hamdani, Kasubag Program dan Data Dudung Abdulrokhman,Tim Teknis KPU Kuningan, beserta 32 Anggota PPK yang membidangi Data Pemilih se-Kabupaten Kuningan.

Adapun dasar hukum kegiatan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, Jadwal dan Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Mengawali agenda rakor kemarin (24/05), Heni Susilawati menerangkan bahwa penyelenggara, terutama PPK diharapkan dapat memahami regulasi-regulasi yang ada, terutama terkait DPPh dan DPTb bagaimana mekanismenya di lapangan dan tindak lanjutnya seperti apa.

“Penyelenggara harus paham regulasi khususnya terkait DPPh dan DPTb. Apa yang menyebabkan itu terjadi, Bagaimana mekanismenya?, Bagaimana tindak lanjutnya?. Maka yang paling mungkin dilakukan oleh penyelenggara yakni banyak-banyak membaca regulasi dan diskusi. dengan hal seperti itu penyelenggara dapat bekerja sesuai regulasi dan mampu menjaga hak konstitusional masyarakat.” tutur Heni.

Selaku Komisioner Divisi Teknis, Dadan Hamdani menjelaskan kepada peserta mengenai Mekanisme DPPh (Daftar Pemilih Pindahan), yang dimana DPPh adalah pemilih yang menggunakan A5 dalam waktu tertentu seharusnya ia mencoblos di TPS desanya dimana ia terdata, tapi pemilih tersebut pindah ke TPS lain untuk mencoblos, tentu dengan catatan yang jelas mengapa ia pindah, selanjutnya mengenai Mekanisme Penyusunan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), DPTb sendiri ialah pemilih yang sebelumnya belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih tersebut boleh menggunakan hak suaranya tetapi masuk ketika jam 12 siang ke TPS pada hari H pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, lalu agenda rakor ini juga sebagai penyamaan persepsi terkait pelaksanaan di hari H, Penyelenggaran PPS dan KPPS di TPS di hari H itu sepeti apa.

“Diharapkan PPK dapat mentransfer ini ke tingkat PPS bahkan sampai ke KPPS, supaya semua penyelenggara dapat memahami dan mengerti terkait regulasi yang ada. ketika semua penyelenggara itu paham, artinya dia akan bekerja sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, nanti supaya muncul kepercayaan dari publik bahwa penyelenggara kita itu professional dalam melaksanakan tugasnya, disamping juga harus menjaga netralitas tapi juga harus professional dalam pekerjaanya.” tutur Dadan Hamdani.***

Komentar

comments