KPU Kuningan Gelar Rakor Penyusunan DPK, DPTb, dan Perbaikan DPT

KPU Kuningan Gelar Rakor Penyusunan DPK, DPTb, dan Perbaikan DPT

Kuningan, 9 Januari 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar rapat koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Z. Fauzi, Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Asep Budi Hartono, Maman Sulaeman, Dudung Abdu Salam, dan Lestari Widyastuti. Selain itu hadir pula Kasubag Program dan Data Dudung Abdul Rokhman. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB di Hotel Horison Kuningan tersebut diikuti oleh 32 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang membidangi Pemutakhiran Data Pemilih dan 1 orang petugas data pemilih Lapas.

“Tahapan penyusunan DPTb dan DPK harus senantiasa dioptimalkan demi terjaga dan terealisasinya hak konstitusional warga. Mengacu pada PKPU 11 Tahun 2018 Pasal 36 ayat 2 bahwa yang dinamakan DPTb itu merupakan data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lainnya.” tutur Asep Z. Fauzi.

Asfa, demikian panggilan akrab Ketua KPU Kuningan selanjutnya menyampaikan bahwa keadaan tertentu itu diantaranya menjalankan tugas pada hari pemungutan suara; menjalani rawat inap dan keluarga yang mendampingi; menjalani perawatan di panti sosial/ rehabilitasi; menjalani rehabilitasi narkoba; menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah atau tinggi; pindah domisili, tertimpa bencana alam; bekerja di luar domisili. Poin-point tersebut menurutnya, mengacu pada keterangan yang terdapat dalam form Model A.5-KPU yang ada pada PKPU 37 Tahun 2018.

“Penting juga agar senantiasa disosialisasikan mengenai hak suara yang diperoleh bagi pengguna A.5. Bagi pemilih yang pindah memilih antar kecamatan pada Dapil yang sama maka surat suara yang akan diterimanya utuh yakni surat suara Pilpres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Bagi pemilih pindah antar kecamatan yang pada Dapil yang berbeda sekabupaten maka surat suaranya akan diterimanya surat suara Pilpres, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi.” tutur Asfa.

Bagi pemilih pindah antar kabupaten pada Dapil yang sama satu provnisi maka surat suara yang akan diterimanya surat suara Pilpres, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Bagi pemilih pindah antar kabupaten pada Dapil yang berbeda dalam satu Provinsi surat suara yang akan diterimanya surat suara Pilpres dan DPD RI. Sementara untuk pemilih pindah memilih antar provinsi dan ke luar negeri maka surat suara yang akan diterimanya hanya surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Untuk DPK itu kategori pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb, tapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Kategori pemilih ini mengacu pada PKPU 11 Tahun 2018 Pasal 39 ayat 3 disampaikan bahwa didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el dan pada saat menggunakan hak pilihnya pada hari H menunjukan KTP-el.” tutur Asfa.

Di akhir wawancara, Asfa menyampaikan penting diperhatikan bahwa penyelenggara baik di tingkat kecamatan maupun desa/ kelurahan agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait misalnya rumah sakit, puskesmas, panti sosial, atau lembaga pemasyarakatan agar tiap-tiap hak pilih warga dapat dijaga dan didapatkan pada hari H. Komunikasi dan koordinasi yang baik adalah satu dari banyak faktor untuk merealisasikan hal tersebut.***

Komentar

comments