KPU Kuningan Gelar Rakor Pelaksanaan GMHP dan Penyempurnaan DPTHP-2

KPU Kuningan Gelar Rakor Pelaksanaan GMHP dan Penyempurnaan DPTHP-2

Kuningan, Kamis 18 Oktober 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Koodinasi Pelaksanaan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dan Penyempurnaan DPTHP-2 di Hotel Horison Kuningan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Hj. Heni Susilawati, S.Sos., M.M dan Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Teknis Perencanaan dan Data Dadan Hamdani, S.E.

Selain itu hadir pula Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. H. KMS Zulkifli, M.Si dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan Abdul Jalil Hermawan. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB dihadiri juga oleh 32 Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 32 Anggota PPK yang membidangi pemutakhiran data pemilih.

“Alhamdulillah, koordinasi antara KPU Kabupaten Kuningan dan Disdukcapil Kuningan juga Bawaslu berjalan lancar. Sehingga segala upaya untuk menyukseskan dan optimalisasi GMHP dapat dilakukan secara maksimal.” tutur Heni dalam sambutannya.

Heni juga menyampaikan bahwa diharapkan posko-posko GMHP yang tersebar di kecamatan dan desa/kelurahan sewilayah kerja Kabupaten Kuningan dapat dirasakan benar keberadaan dan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Kuningan dalam kaitannya dengan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

“Gerakan Melindungi Hak Pilih yang dimulai sejak tanggal 1 s.d. 28 Oktober 2018 untuk Kabupaten Kuningan Alhamdulillah dapat dilaksanakan secara massif, terstruktur dan sistematis. Hal tersebut ditandai dengan keberadaan posko GMHP di wilayah kerja Kabupaten Kuningan dan kesigapan penyelenggara baik ditingkat desa/kelurahan maupun kecamatan yang insyaallah respontif dalam menyikapi pelbagai tanggapan.” tutur Dadan.

Zulkifli dalam rakor tersebut menyampaikan bahwa Disdukcapil sebagai penyedia data dan menyiapkan data kependudukan yang lebih akurat. Kemudian Disdukcapil juga melakukan penyandingan data DPT dari KPU dengan data SIAK.

“Permasalahan data pemilih paling tidak memuat 2 poin yakni masalah pemutakhiran data pemilih; tidak terdaftarnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan masih terdaftarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat pemilih dalam daftar pemilih (meninggal, pindah/ ganda/ status TNI/Polri) dan masih terdapat pemegang suket (surat keterangan) tapi sedang diusahakan penyelesaiannya.” tutur Zulkifli

Zulkifli kemudian menyampaikan bahwa hasil pencermatan data sandingan antara DPT dan SIAK tidak terdapat NIK Ganda. Selain itu, ada beberapa NIK yang terdapat di DPT tapi di SIAK tidak ada. Hal tersebut disebabkan karena NIK yang di DPT NIK lama dan bukan NIK KTP-el.***

Komentar

comments