KPU Kuningan Gelar Rakor Pasca Putusuan MK

KPU Kuningan Gelar Rakor Pasca Putusuan MK

Kuningan, Sabtu 27 Januari 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan mengundang Pimpinan Partai Politik seKabupaten Kuningan/ yang mewakili untuk rapat koordinasi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 WIB di Aula KPU Kabupaten Kuningan tersebut dihadiri pula oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati, Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Hukum Jajang Arifin, Kasubag Hukum Dedi Fristiadi, Kasubag Teknis Jajang Jamaludin, dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kuningan Abdul Jalil Hermawan.

“Maksud dari penyelenggaraan kegiatan kali ini yakni adalah untuk menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 99/PL.01.1-SD/03/KPU/I/2018 tentang Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. “ tutur Heni dalam sambutannya.

Ada pun isi surat tersebut yakni bagi KPU Kabupaten/ Kota yang akan melaksanakan konversi pemenuhan syarat minimal keanggotaan menggunakan metode sensus dan/ atau metode sampling, agar memastikan penyebaran keanggotaan partai politik atau sampel keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 tersebar pada paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada Kabupaten/ Kota  yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam surat tersebut tertulis bahwa penentuan sampel keanggotaan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi hasil perbaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: apabila hasil verifikasi awal keanggotan partai politik telah memenuhi syarat penyebaran keanggotaan partai politik atau sampel keanggotaan partai politik telah tersebar pada paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada Kabupaten/ Kota, maka penentuan sampel anggota partai politik oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/ Kota pada pelaksanaan verifikasi hasil perbaikan dianggap telah memenuhi syarat penyebaran paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan; apabila hasil verifikasi awal keanggotaan partai politik belum memenuhi syarat penyebaran keanggotaan partai politik atau sampel keanggotaan partai politik belum tersebar pada paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada Kabupaten / Kota, maka penentuan sampel anggota partai politik oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/ Kota pada verifikasi hasil perbaikan harus memperhatikan keterpenuhan syarat penyebaran paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

Kemudian verifikasi hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan 4 (empat) partai politik tingkat Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud, dilaksanakan bersamaan dengan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan 12 (dua belas) partai politik peserta Pemilu Tahun 2014dengna memperhatikan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

Apabila berdasarkan hasil penghitungan konversi terhadap sampel keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat sudah mencapai/ memenuhi syarat minimum keanggotaan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, maka jumlah sampel tidak perlu dipenuhi hasil penghitungan jumlah sampel berdasarkan jumlah anggota yang diserahkan .

“KPU RI merespon keputusan MK dengan 2 PKPU yakni PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” tutur Heni.***

Komentar

comments