KPU Kuningan Gelar Bimtek Terpadu

KPU Kuningan Gelar Bimtek Terpadu

Kuningan, Sabtu 9 Desember 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan telah menggelar Bimtek Terpadu Menuju Pilkada Kuningan D.A.M.A.I (Demokratis, Aman, Melayani, Aksesibel, Independen). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretaris PPK seKabupaten Kuningan pada hari Jumat s.d. Sabtu tanggal 8 s.d. 9 Desember 2017 di Hotel Horison Kuningan.

Kegiatan yang berlangsung 2 hari tersebut di awali dengan Pelantikan/ Pengucapan Sumpah/ Janji Penyelenggara Adhoc PAW dan Pemberian Penghargaan kepada pembuat lirik Mars Pilkada Marsil Arizal, aransemen oleh Irham, dan pimpinan produksinya Cekroni dan dinyanyikan oleh PSM IAIN Gunung Jati Cirebon.

Bertindak sebagai narasumber pertama Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan Adyaksa Darma Yuliani, SH., MH., menjelaskan Peran Kejaksaan dalam Pilkada 2018. Dalam pemaparan materi, ADY menjelaskan alur penyelesaian tindak pidana pemilu dan potensi kerawanan dalam Pilkada 2018.

Kodim 0615 Kuningan Kapten Arh Dulkadir, SH., MH., M.Sc., selaku narasumber berikutnya menjelaskan bahwa dalam tahapan pengelohan dan pemutakhiran DP4 tugas Kodim berkisar pada melaksanakan pemantauan ditiap-tiap kecamatan/ kelurahan/ desa; mengantisipasi adanya oknum yang mengajak golput; selalu mengadakan koordinasi dengan polres dan aparat pemerintah; melaksanakan koordinasi dengan KPUD dan Panwaslu; dan memberi pengarahan kepada prajurit tentang netralitas.

Selanjutnya, Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati menyampaikan materi tentang penguatan lembaga dan menjelaskan tentang aktor, sistem pemilu, manajemen pemilu, dan penegakkan hukum serta uraian rinci tentang penegakkan hukum.

Manajemen Pemilu, menurut Heni bekisar pada pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pungut hitung, dan penetapan hasil. Heni selanjutnya menjelaskan tentang Penegakkan Hukum dalam penyelenggaraan Pemilu diantaranya meliputi tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, sengketa administrasi, dan perselisihan hasil.

AKP Iwan Rasiwan SH., MH., selaku Kasat Intelkom Polres Kuningan selaku narasumber dari Polres Kuningan dalam forum berikutnya menjelaskan perkiraan intelejen dalam Pilkada Kuningan 2018. Menurutnya ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor pemicu konflik diantaranya adalah paslon yang tidak legowo menerima kekalahan, sumber daya yang kurang professional, kekurangan logistik, dan lain-lain.

Pemateri berikutnya Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi SDM Parmas Asep Z Fauzi menjelaskan Tata Kerja Badan Adhoc. Materi dalam pemaparannya berkisar pada tugas dan wewenang Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Staf Sekretariat PPK; pengambilan keputusan PPK; dan penyusunan administrasi kesekretariatan PPK.

Mengakhiri kegiatan hari pertama, Komisioner KPU Kabupaen Kuningan Divisi Keuangan dan Logistik menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan badan adhoc. Agus menjelaskan dana yang diterima oleh badan adhoc harus sesuai dengan POK yang telah ditetapkan; usulan perubahan POK PPK, PPS dan KPPS ditetapkan oleh Sekretaris KPU; pembayaran pada Badan Adhoc dilakukan oleh Staf yang bertanggungjawab di bidang keuangan atas perintah persetujuan Sekretaris PPK/ PPS, dan lain-lain.

Pada hari kedua Bimtek Terpadu, kegiatan di awali dengan arahan dari Endun Abdul Haq selaku Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat. Sebelum memberikan arahan, Endun mengajak seluruh peserta Bimtek Terpadu dengan senam otak. Selanjutnya, Endun menyampaikan bahwa sebagai penyelenggara harus mampu meraih Tri Sukses yakni sukses tahapan, sukses hasil, dan sukses administrasi.

Selanjutnya, Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Teknis, Perencanaan dan Data Dadan Hamdani menjelaskan tentang pengarahan teknis Pilkada. Dadan menjelaskan bahwa penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada selanjutnya akan diberitahukan lebih lanjut, karena KPU Kabupaten Kuningan pun masih menunggu informasi yang akan disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Penyelenggara dihimbau untuk tetap tenang dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai regulasi yang berlaku.

Di akhir kegiatan, Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Hukum Jajang Arifin menjelaskan tentang gambaran umum regulasi yang berlaku dalam Pilkada 2018. Menurutnya, Penyelenggara harus memperhatikan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan payung hukum lainnya agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan legitimasi yang berlaku.***

Komentar

comments