KPU Kuningan Gelar Bimtek Terpadu

KPU Kuningan Gelar Bimtek Terpadu

Kuningan, Jumat 28 Desember 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar Bimbingan Teknis Terpadu yang menghadirkan Ketua PPK dan Anggota PPK Divisi Teknis seKabupaten Kuningan, serta Ketua dan Anggota Panwascam seKabupaten Kuningan yang jumlah totalnya sebanyak 128 orang. Kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari ini terhitung sejak hari ini (29/12) s.d. tanggal 30 Desember 2017 bertempat di Hotel Prima Resort Kuningan.

Upi Shopian selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kuningan dalam laporannya sebagai Ketua Pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya Bimtek kali ini adalah untuk membangun sinergitas antara penyelenggara pemilu; memahami tupoksi masing-masing; menyukseskan Pilkada; dan membangun kesepahamanan penyelenggara dalam memahami regulasi Pikada.

Kegiatan kemudian secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati. Dalam sambutannya Heni menyampaikan bahwa sinergitas yang dibangun dalam bimtek kali ini difokuskan dalam tahapan pemutakhiran daftar dan data pemilih.

Pasca acara resmi dibuka, peserta mendapatkan materi tentang Penguatan Hubungan Kelembagaan antara penyelenggara yang dibawakan oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati. Dalam penyampaian materinya, Heni mula-mula menyampaikan bahwa hak memilih telah dijamin oleh Pasal 27 ayat 1 UUD 1945; Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 UUD 1945; dan Pasal 43 UU No 39 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dasar hukum yang menjamin tentang hak pilih menurut Heni yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 antara lain menyebutkan menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupan pelangaran terhadap hak azasi warga negara.

Selanjutnya Heni menjelaskan mengenai pemanpaatan dokumen yakni KTP Elektronik dan Kartu Keluarga. Pemanfaatan KTP Elektronik diantaranya dapat dijadikan syarat menjadi pemilih; untuk usulan perbaikan DPS; syarat memilih bagi pemilih non-DPT; syarat coklit pemilih di rumah sakit, rutan, dan lapas; syarat mutarlih jika terjadi bencana atau konflik sebelum penetapan DPT; dan sebagai lampiran dokumen dukungan pasangan calon perseorangan. Untuk dokumen dengan jenis Kartu Keluarga bagi pemilih yang belum mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan dapat dimanfaatkan dalam coklit oleh PPDP jika yang bersangkutan tidak dapat ditemui dan syarat coklit bagi pemilih di rumah sakit, rutan, dan lapas.

Kegiatan penyampaian materi pertama di akhiri dengan sesi tanya-jawab dengan peserta sampai pukul 11.45 WIB dan dilanjutkan dengan istirahat. Selanjutnya peserta bimtek terpadu akan kembali memasuki forum pada pukul 13.30 WIB dan akan mendapatkan paparan materi mengenai Perbawaslu tentang Pengawasan Mutarlih yang akan dibawakan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan.

“Saya berharap, dengan adanya bimtek terpadu seperti ini, baik penyelenggara maupun pengawas mampu membangun tali silaturahmi dan bersama-sama berorientasi terhadap suksesnya Pilkada Serentak Rabu 27 Juni 2018. Dengan dipertemukannya antara penyelenggara dan pengawas dalam satu forum semoga dapat dijadikan jalan untuk saling memahami masing-masing tugas dan wewenangnya satu sama lain dalam Pilkada. Hingga akhirnya, dikemudian hari tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam menjalakan tugas.”tutur Heni.***

Komentar

comments