KPU Kuningan Gelar Bimtek Tata Cara Penetapan Calon Terpilih

KPU Kuningan Gelar Bimtek Tata Cara Penetapan Calon Terpilih

Kuningan, 1 April 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan telah menggelar bimbingan teknis mengenai tata cara penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Kegiatan tersebut berlangsung hari ini (1/4) di Aula Kantor KPU Kabupaten Kuningan. Hadir dalam bimtek tersebut Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Z. Fauzi, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Maman Sulaeman, Divisi SDM dan Parmas Dudung Abdu Salam, Divisi Hukum dan Pengawasa Lestari Widyastuti, dan Anggota Bawaslu Kuningan Abdul Jalil Hermawan.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB dan diikuti oleh pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Kuningan/ yang mewakili dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kuningan Asep Z. Fauzi. Dalam sambutan dan arahannya, pria yang akrab disapa Asfa tersebut menyampaikan bahwa diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini akan terbangun kesepahaman mengenai mekanisme penetaoan calon terpilih antara KPU, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kuningan/ yang mewakili dalam forum bimtek.

“Dalam forum tadi, kita membahas mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Selain itu, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kuningan diajak pula untuk menghitung konversi suara menjadi kursi menggunakan metode sainte lague murni.” tutur Maman.

Maman menyampaikan bahwa dalam PKPU 5 Tahun 2019, Pasal 5 ayat 1 disampaikan bahwa KPU menetapkan ambang batas perolehan suara Pemilu anggota DPR paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Partai Pada Pasal 5 ayat 5-nya disampaikan bahwa partai politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap Dapil. Kemudian Pasal 5 ayat 6-nya disampaikan bahwa seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Dirinya kemudian menerangkan mengenai alur untuk penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih DPRD Kabupaten/ Kota. Alurnya dimulai dengan penetapan hasil pemilu, kemudian penyusunan peringkat suara sah setiap calon, penghitungan dan penetapan perolehan kursi untuk setiap partai politik, dan penetapan calon terpilih.

“Apabila hasil  pembagi suara sah Partai Politik untuk mendapatkan satu alokasi kursi terakhir sama, maka alokasi kursi terakhir diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Apabila persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang masih sama, alokasi kursi terakhir diberikan kepada Partai Politik yang lebih banyak suaranya pada lebih banyak TPS.” tutur Maman.

Untuk Partai Politik yang memperoleh suara tetapi tidak memiliki calon DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT Partai Politik di suatu Dapil, maka tidak diikutkan dalam penghitungan alokasi kursi pada Dapil yang bersangkutan.

Penetapan calon anggota DPRD Kab/Kota terpilih didasarkan atas perolehan kursi partai politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil. Penetapan calon anggota DPRD Kab/Kota terpilih di setiap dapil didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Jika Partai Politik memperoleh alokasi kursi, tetapi tidak ada calon yang memperoleh suara sah pada Dapil yang bersangkutan, calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT Dapil yang bersangkutan. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, calon dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai terpilih.

“Dalam hal persebaran perolehan suara masih sama, penetapan calon terpilih berdasarkan jenis kelamin, dengan ketentuan apabila jenis kelamin 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara sah sama tersebut berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih. Dalam hal 2 (dua) orang calon dengan persebaran wilayah perolehan suara sah yang sama berjenis kelamin sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT.” tutur Maman.***

Komentar

comments