KPU Kuningan Gelar Bimtek Tata Cara Pembuatan LPSDK

KPU Kuningan Gelar Bimtek Tata Cara Pembuatan LPSDK

Kuningan, Kamis 12 April 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Pembuatan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 di Bank BJB Cabang Kuningan pada pukul 11.00 WIB s.d. selesai.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kuningan Heni Susilawati, Komisioner KPU Kuningan Divisi Hukum Jajang Arifin, Kasubag Hukum Dedi Fristiadi,  Kasubag Umum Asep P. Ruspendi, Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan Jubaedi  dan  Ketua IAI Jabar Sektor Publik H.Kurniawan S.E., M.Si., Ak.CA. Adapun peserta pada kegiatan bimtek ini adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018  Urut 1 , Nomor Urut 2  dan Nomor Urut 3.

Mengawali kegiatan, Ketua KPU Kuningan Heni Susilawati  memberi sambutan dan membuka acara secara resmi pada pukul 11.30. WIB. Dalam sambutannya heni menyampaikan bahwa latar belakang kegiatan bimtek ini adalah sebagai pembekalan kepada para tim kampanye pasangan calon dalam rangka proses pembuatan LPSDK yang nantinya akan di serahkan ke KPU pada 20 April 2018. Tentu kegiatan ini pula sebagai bentuk service excellent dari KPU untuk para pasangan calon dalam rangka mewujudkan pelayanan terbaik sebagai penyelenggara dalam tahapan Pilkada Serentak Rabu 27 Juni 2018 ini.

“Kami menghimbau kepada tim kampanye paslon untuk bisa memaksimalkan waktu yang tersedia dalam pembuatan LPSDK, agar nanti diharapkan pemberian LPSDK  ke KPU  bisa tepat waktu. Penerimaan LPSDK sendiri batas maksimalnya hingga Jum’at 20 April 2018 dengan batas waktu yang ditentukan hingga pukul 18.00 WIB.”. tutur Heni.

Selanjutnya setelah penyampaian dari Ketua KPU Kuningan, Jubaedi Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan memberikan himbauan dan evaluasi terkait tahapan kampanye yang sudah berjalan selama dua bulan. Yakni mengenai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian yang dinilai masih minim diberikan oleh masing-masing tim kampanye paslon dalam melaksanakan kegiatan kampanye.

“Diharapkan selanjutnya berkaitan dengan STTP ini bisa diberikan sebagaimana prosedur yang ditentukan yaitu 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar jalannya kegiatan kampanye dapat berjalan lancar dan aman.” tutur Jubaedi

Berikutnya pemberian materi oleh narasumber dari Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi Jawa Barat, yakni Ketua IAI Sektor Publik H.Kurniawan S.E.,M.Si Ak.CA. Beliau menyampaikan materi tentang Dana Kampanye yang berlandaskan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 kepada  peserta bimtek.

“Saya berharap dengan didatangkannya narasumber dari Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi Jabar ini  masing-masing tim kampanye pasangan calon dapat memahami mekanisme tata cara pembuatan dan pelaporan LPSDK dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PKPU Nomor 5 tentang Dana Kampanye, serta  diharapkan pelaporan nya bisa diberikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” tutur Jajang Arifin Komisioner KPU Kuningan Divisi Hukum. ***

Komentar

comments