KPU Kuningan Gelar Bimtek Persiapan Mutarlih

KPU Kuningan Gelar Bimtek Persiapan Mutarlih

Kuningan, Sabtu 16 Desember 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar Bimbingan Teknis Persiapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih yang berlangsung di Hotel Montana Kuningan selama dua hari terhitung sejak tanggal 16 s.d. 17 Desember 2017. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PPK dan Divisi Teknis PPK seKabupaten Kuningan sejumlah 64 orang.

Ada pun dasar hukum yang digunakan sebagai legitimasi kegiatan kali ini adalah UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5246) dan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Waklikota dan Wakil Walikota.

Dudung Abdul Rokhman selaku Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Kuningan sebagai ketua pelaksana dalam laporannya menyampaikan tujuan diselenggarakannya bimtek kali ini yakni untuk mempersiapkan jadwal pencocokan dan penelitian (coklit) dan tata cara pelaksanaan serta pengisian coklit; mengsinkronisasikan DPT Pemilu terkahir dengan DP4 hasil analisa sehingga menghasilkan daftar pemilih yang valid untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018; dan mempersiapkan tugas PPDP yang berkualitas untuk melaksanakan coklit dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Bertindak sebagai narasumber pertama, Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati mengawalinya dengan pemaparan mengenai dasar hukum Hak Pilih. Ihwal hak pilih dipayungi oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1; UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 dan 3; UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Mengatur tentang Hak Memilih pada Pasal 43 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004.

Alur pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih mula-mula diawali dari DP4 kemudian menjadi Daftar Pemilih (Daflih) lalu menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran  lalu menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) lalu menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penyusunan Daflih oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota dan Penyampaian kepada PPS dilaksanakan pada tanggal 30 Deseber 2017 s.d. 19 Januari 2018. Untuk Pembentukan dan Bimtek PPDP akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2017 s.d. 17 Januari 2018. Pencocokan dan Penelitian tanggal 20 Januari s.d. 18 Februari 2018. Penyusunan DPSHP tanggal 19 Februari s.d. 4 Maret 2018. Rekapitulasi Daflih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/ Kelurahan dan Penyampaiannya beserta Daflih Hasil Pemutakhiran kepada PPK tanggal 5 s.d. 7 Maret 2017.

Selanjutnya Rekapitulasi Dafih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota 8 s.d. 9 Maret 2018. Rekapitulasi Daflih Hasil Pemutahiran tingkat Kabupaten/ Kota untuk ditetapkan sebagai DPS tanggal 10 s.d. 16 Maret 2018. Penyampaian DPS kepada PPS tanggal 17 s.d. 23 Maret 2018. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS tanggal 24 Maret s.d. 2 April 2018. Perbaikan DPS tanggal 3 s.d. 7 April 2018. Rekapitulasi DPS tingkat Desa/ Kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPSHP kepada PPK tanggal 8 s.d. 10 April 2018. Rekapitulasi DPSHP tingakt Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 11 s.d. 12 April 2018. Rekapitulasi DPSHP tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT tanggal 13 s.d. 19 April 2018. Penyampaian DPT kepada PPS tanggal 20 s.d. 29 April 2018. Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi tanggal 20 s.d. 21 April 2018. Pengumuman DPT oleh PPS 29 s.d. 27 Juni 2018.

“Ada pun untuk syarat sebagai pemilih telah diatur dalam PKPU No 2 Tahun 2017 Pasal 5 yakni genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin; tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik; jika belum mempunyai KTP Elektronik dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil; dan tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri.” tutur Heni Susilawati.***

Komentar

comments