KPU Kuningan Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan

KPU Kuningan Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan

Kuningan, Jumat 15 Desember 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 bertempat di Hotel Montana Kuningan. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Sekretaris PPK dan Staff Sekretaris Pengelola Keuangan PPK seKabupaten Kuningan sejumlah 64 orang tersebut akan berlangsung selama dua hari, yakni hari Jumat s.d. Sabtu tanggal 15 s.d. 16 Desember 2017.

Sebagai dasar regulasi kegiatan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Republik Indonesia; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, menjadi UU sebagai mana telah diubah dengan UU No 10 tahun 2016.

Selain itu, dasar regulasi yang dipakai yakni Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan; Peraturan Menteri Keuangan No 191/PMK.05/2011 tentang Meknisme Pengelolaan Hibah; Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

Selanjutnya, PKPU No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 12 Tahun 2017 tentang Perbahan atas PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU RI No 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI No 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah/ NPDH Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

Sekretaris KPU Kabupaten Kuningan Upi Shopian sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan bimtek pengelolaan keuangan dalam laporannya menyampaikan tujuan penyenggaraan bimtek tersebut yakni untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kebijakan akutansi pemerintah; untuk memeroleh kesamaan pemahaman pada semua pihak di lingkungan KPU yang terlibat dalam pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan untuk mewujudkan tertib administrasi penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati. Dalam sambutannya, Heni menyampaikan agar laporan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan tepat waktu yang pada setiap bulannya paling lambat tanggal 7. Sukses Pilkada bukan hanya sukses dalam penyelenggaraan, melainkan sukses administrasi juga. Kuningan tidak boleh terkena absen sebagai kabupaten yang terlambat menyerahkan laporan keuangan.

“Selain sukses administrasi, saya imbau kepada seluruh jajaran Sekretaris PPK seKabupaten Kuningan agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sekretaris PPK dan jajaran yang notabene adalah pegawai negeri harus pula menaati kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara. Serta senantiasa menjaga netralitas sebagai ASN sekaligus sebagai Sekretaris Penyelenggara Pemilihan di PPK. Tidak boleh ada main-main dalam penyelenggaraan Pilkada Kuningan 2018. Semua harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Kemudian sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan, harus pula memiliki sikap disiplin termasuk disiplin mengikuti bimtek dan disiplin mengikuti seluruh tahapan yang ada dalam bimtek.” tutur Heni.***

Komentar

comments