KPU Kuningan Gelar Bimtek LPPDK

KPU Kuningan Gelar Bimtek LPPDK

Kuningan, Senin 11  Juni 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar Bimbingan Teknis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 di Rumah Makan Lembah Ciremai Kuningan Minggu (10/06/2018) pada pukul 16.00 WIB s.d selesai. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Suilawati, Komisioner KPU Kuningan Divisi Hukum Jajang Arifin, Ketua Ikatan Akuntan Publik Indonesia Jawa Barat Edi Junaedi, S.E., M.Si.,Ak.,C.A., Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan Jubaedi, dan LO (Liaison Officer) / Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 1,2 dan 3, beserta 3 Perwakilan Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Tahapan ini sudah diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) harus diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 24 Juni 2018, dengan batas waktu paling lambat pukul 18.00 WIB.

Ketua KPU Kuningan Heni Susilawati menyampaikan bahwa tahapan pelaporan dana kampanye berjalan lancar berkat sinegritas antara KPU Kabupaten Kuningan dan Panwaslu Kabupaten Kuningan yang berjalan dengan baik, juga telah diketahui sebelumnya ada 3 laporan, pertama Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diserahkan 14 Februari 2018, kedua Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada tanggal 24 April 2018, dan terakhir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal 24 Juni 2018.

Ada 3 regulasi yang menjadi dasar kegiatan ini yakni PKPU 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Nomor 247 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dana Kampanye, Surat KPU Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2018 tentang Pengadaan KAP, Juga dalam Pelaporan Dana Kampanye juga diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2017 tentang Pengawasan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

Heni menyampaikan kepada para Pasangan Calon melalui LO (Leason Officer) nomor urut 1,2, dan 3 untuk dapat menyerahkan LPPDK tepat Waktu, Baik hari,tanggal, dan jam nya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan, karena jika tidak disampaikan tepat waktu nantinya bakal ada potensi sanksi yakni Pembatalan Pasangan calon atau di diskualifikasi.

“Kami meyakini 3 paslon di Kabupaten Kuningan patuh semua, terbukti dengan dua laporan sebelumnya LADK dan LPSDK nya diserahkan tepat waktu pukul 18.00, harapan yang sama terkait LPPDK diserahkan tepat waktu pada tangal 24 Juni 2018 dengan batas waktu pengumpulan paling lambat 18.00 WIB. Mari kita tuntaskan komitmen kita sebagai bukti kepatuhan kita terhadap regulasi dalam pelaporan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Kuningan.” Tutur Heni Susilawati.

Lalu terkait hak dan kewajiban proses pengadaan barang dan jasa yakni Kantor Akuntan Publik (KAP), untuk pengadaanya diatur dalam Surat Edaran Nomor 517 KPU RI tahun 2018 tentang pengadaan KAP, dalam lampiran tersebut terpampang jelas KAP yang sudah terdaftar dan bersertifikat di KPU Republik Indonesia. Berikutnya di Bab 4 tentang Audit Dana Kampanye pada PKPU Nomor 5 tahun 2017  bahwa tujuannya adalah tentang Audit Kepatuhan, sejauh mana 3 paslon menyusun laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk Operasional KAP sendiri didanai dari APBD yang digunakan dalam Pilkada di Kabupaten Kuningan yang sudah tetapkan dan tertuang di SK KPU Kabupaten Kuningan.
Sedangkan untuk proses audit, setiap Paslon baik nomor 1,2 dan 3 akan di audit oleh masing-masing satu KAP, lalu LPPDK Paslon akan KPU serahkan kepada KAP, kemudian oleh KAP akan dilakukan proses audit selama rentang waktu 15 hari, dan terakhir hasil audit dari KAP tersebut akan di berikan kembali kepada masing masing paslon. Lalu untuk kewajiban LO (Liaison Officer) / Tim Penghubung wajib menyiapkan dokumen yang nantinya diminta oleh KAP, selanjutnya KPU Kabupaten Kuningan juga akan mengumumkan kepada publik hasil audit tersebut.

“Diharapkan proses audit dapat berjalan lancar dan dapat berjalan dengan sebaik baiknya, serta tentu harapan kami semua sampai dengan puncak pilkada serentak 2018, seluruh tahapan Pilkada di Kabupaten Kuningan dapat tercapai sesuai aturan dan seterusnya.”tutur Heni Susilawati.

Selanjutnya Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan Jubaedi memberi himbauan kepada LO (Liaison Officer) /Tim Penghubung Pasangan Calon dapat melaksanakan tahapan sesuai dengan pedoman/panduan yang ada dalam PKPU 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye.

“Mudah mudahan mengenai pelaporan dan penerimaan dana kampanye di kabupaten kuningan dapat berjalan lancar dan tidak mengganggu jalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.” tutur Jubaedi.

Berikutnya selaku narasumber Edi Junaedi Ketua Ikatan Akuntan Indonesia di Jawa Barat menyampaikan materi tentang Mekanisme dan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2017.

Di akhir kegiatan terdapat pembagian Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk masing-masing LO/Tim Penghubung Calon dengan cara diundi, kegiatan tersebut dipandu langsung oleh Kasubag Hukum Dedi Fristiadi, yang dimana hasil undiannya adalah LO (Liaison Officer)/ Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh KAP Sugiono Paulus, S.E. Ak., MBA., LO (Liaison Officer)/ Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 2 KAP Eko Budi Prasetyo, dan LO (Liaison Officer)/ Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 3 KAP Saeful Anwar.

Komentar

comments