KPU Kuningan Gelar Bimtek LPPDK

KPU Kuningan Gelar Bimtek LPPDK

Kuningan, 9 April 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan telah mengadakan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Liaison Officer (LO) Partai Politik peserta Pemilu dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ada di wilayah kabupaten Kuningan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Kuningan dimulai sejak pukul 09.30 WIB s.d. pukul 11.30 WIB. Bimtek LPPDK ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Hukum dan Pengawasan Lestari Widyastuti, Kasubbag Hukum Dedi Fristiadi serta Dede Kurniadin Operator SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanye). Untuk peserta bimbingan tekhnis, KPU kabupaten Kuningan mengundang seluruh Liaison Officer (LO) Partai Politik peserta Pemilu dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ada di wilayah kabupaten Kuningan. Dengan masing-masing Parpol maupun tim kampanye calon presiden dan wakil presiden menghadirkan 2 orang LO.

Kegiatan Bimtek ini dimulai dengan pembukaan kemudian dilanjut dengan penyampaian materi tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Lestari Widyastuti selaku komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan. Dalam penyampaian materinya disampaikan bahwa tujuan diadakannya bimbingan tekhnis adalah agar mengetahui apa-apa saja yang harus disiapkan dan dibuat serta disusun dalam pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tersebut. Disana disampaikan juga mengenai sanksi bagi peserta Pemilu yang terlambat atau tidak menyerahkan laporan dana kampanye (LPPDK). Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 339 dan PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye pasal 68, bahwa dalam hal pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu yang telah ditentukan, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

Sedangkan mengenai kewajiban peserta Pemilu menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 335 dan PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye pasal 53, bahwa Laporan dana Kampanye partai politik peserta pemilu baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

Kemudian Dedi Fristiadi menyampaikan kepada para peserta bahwa diharapkan para peserta Pemilu jangan sampai ada yang tidak melaporkan dana kampanyenya karena akan berdampak pada tidak dilantiknya calon terpilih bagi yang mendapatkan alokasi kursi.

“Mohon kerjasamanya kepada para LO seluruh peserta Pemilu yang ada di wilayah kabupaten Kuningan agar dapat menyampaikan informasi kepada para calon legislatif supaya memberikan laporan dana kegiatan kampanyenya kepada LO. Hal tersebut agar dapat dipenuhinya kewajiban Partai Politik dalam menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.” tutur Dedi Fristiadi.

Batas waktu penyerahan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari partai politik kepada KPU mulai tanggal 26 April 2019 s.d. 01 Mei 2019 paling lambat pukul 18.00 WIB.

Liaison Officer (LO) Partai Politik peserta Pemilu dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden

Setelah penyampaian materi dari komisioner KPU kabupaten Kuningan, kegiatan dilanjut dengan penerapan aplikasi Sistem Aplikasi Dana Kampanye (SIDAKAM) versi terbaru yang dipandu oleh Dede Kurniadin selaku operator SIDAKAM KPU kabupaten kuningan. Memastikan bahwa aplikasi versi terbaru benar-benar dapat dibuka dan diisi sesuai petunjuk oleh seluruh LO yang hadir.

Pada sesi terakhir Lestari Widyastuti selaku komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan mengenai jadwal konsultasi. “Untuk selanjutnya pasca bimbingan tekhnis ini, KPU kabupaten Kuningan membuka jadwal konsultasi dalam penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mulai tanggal 10 s.d. 25 April 2019 dari pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.” tutur Lestari Widyastuti.***

Komentar

comments