KPU Kuningan Gelar Bimbingan Teknis Dana Kampanye

KPU Kuningan Gelar Bimbingan Teknis Dana Kampanye

Kuningan, Senin 5 Februari 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar Bimbingan Teknis Dana Kampanye Terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tahun 2018. Kegiatan ini di selenggarakan di Hotel Prima Resort Kuningan yang di laksanakan Pukul 08:00 WIB (03/02/2018)  dan di hadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati, Komisioner KPU Kuningan Divisi Hukum Jajang Arifin , Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Hukum Agus Rustandi, Ketua Ikatan Akutansi Indonesia Edi Junaedi dan Seluruh Partai Politik seKabupaten Kuningan.

Setelah acara Bimbingan Teknis Dana Kampanye resmi di buka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten kuningan Heni Susilawati, selanjutnya ada dua narasumber yang akan menyampaikan materinya kepada peserta. Materi pertama yang di sampaikan oleh Agus Rustandi mengenai beberapa hal, yaitu tentang Kebijakan KPU dalam Pelaporan Dana Kampanye mengenai Peningkatan Pelayanan kepada Peserta Pemilihan untuk menyusun Laporan Dana Kampanye yang Transparan dan Akuntabel, Menerbitkan alat bantu aplikasi untuk memudahkan peserta pemilihan menyusun laporan dana kampanye, Kewajiban KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan untuk membentuk Desk Layanan Laporan Dana Kampanye dengan SDM yang Kapabel, Serta memberikan Pelayanan Data dan Informasi Laporan Dana Kampanye. Metode Kampanye yang di atur sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 65 ayat 1 diantaranya Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Iklan di Media Massa, dan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk sumber dana kampanye bisa berupa Uang, Barang, dan Jasa. Adapun Pembatasan Dana Kampanye terbagi menjadi dua bagian yaitu Pembatasan Sumbangan Kampanye dan Penghitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye.

 

Edi Junaedi selaku narasumber menyampaikan Materi Kedua tentang Dana Kampanye. Dana Kampanye bisa bersumber dari Pasangan Calon, Parpol atau Gabungan Parpol (maksimal 750 juta/Parpol), dan Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Apabila sumbangan melebihi dari batas ketentuan maka Pasangan Calon dan Parpol atau Gabungan Parpol dilarang mengunakan Dana Kelebihan, Wajib melaporkan hal tersebut kepada KPU, Menyerahkan kelebihan ke Kas Negara, paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Rekening khusus dana kampanye yaitu rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang pada Bank Umum, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Parpol atau Gabungan Parpol di buat paling lambat saat penetapan Pasangan Calon.Adapun Pelaporan Dana Kampanye yang harus dipenuhi oleh Pasangan Calon diantaranya Legal, Akuntabel, Transparan dan Bukti Transaksi yang Valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

 

“Dari penyampaian kedua narasumber tersebut, diharapkan pada kegiatan ini Pasangan Calon dan Tim Pasangan Calon bisa lebih memahami bagaimana cara mengalokasikan dana kampanye dengan baik  dan menyusun Pelaporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku ” tutur Jajang dalam sesi terakhir acara.***

Komentar

comments