KPU Kuningan Akan Gelar Rakor Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

KPU Kuningan Akan Gelar Rakor Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Kuningan, Jumat 22 Desember 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Koordinasi terkait tentang Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan serta Simulasi Penghitungan Alokasi Kursi. Kegiatan tersebut rencananya akan digelar pada pukul 12.00 WIB tanggal 23 s.d. 24 Desember 2017 yang bertempat di Hotel Prima Resort.

Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kuningan, Kepala Badan Kesbangpol Kuningan, Kepala Disdukcapil Kuningan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kuningan, Anggota PPK yang membidangi Teknis Kepemiluan seKabupaten Kuningan, Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik (PDIP, Gerindra, PPP, Demokrat, PKB, PBB, PKPI, Hanura, PSI, Garuda, Berkarya), dan Ketua Sekretaris DPD Partai Politik (Nasdem, PAN, PKS, Golkar, PKS, Perindo).

Pada hari pertama nanti (23/12), forum akan diisi dengan pembahasan materi mengenai Gambaran Kebijakan Umum Penataan Dapil, kemudian Mekanisme Penghitungan Alokasi Kursi, dan Simulasi Penghitungan Alokasi Kursi. Dilanjut hari kedua (24/12), forum akan diisi dengan materi pengenalan aplikasi SUNDAPIL dan di akhiri dengan diskusi serta rekomendasi.

Ada pun sebagai dasar hukum penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilihan anggota DPRD yakni Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Derah Pemilihan Pasal 192 ayat 1 dan 2 yaitu 1) Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/ Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan; 2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupten/ Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

“Sebagaimana Pasal 185 UU No 7 Tahun 2017, terdapat 7 prinsip tentang penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proposional, proposionaliltas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.” tutur Heni Susilawati Ketua KPU Kabupaten Kuningan.

Heni kemudian menjelaskan bahwa jumlah kursi DPRD Kuningan berjumlah 50 kursi. Hal tersebut sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 191 ayat 2 huruf g yang berbunyi kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta orang) memperoleh 50 (lima puluh) kursi.***

Komentar

comments