KPU Kabupaten Kuningan Sosialisasikan UU No 7 Tahun 2017

KPU Kabupaten Kuningan Sosialisasikan UU No 7 Tahun 2017

Kuningan, 16 November 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan telah menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada hari Rabu 15 November 2017 yang bertempat di Hotel Horison Kuningan.

Hadir sebagai narasumber Dr. Ferry Kurnia R, S.IP., M.Si. (Anggota KPU RI periode 2012-2017), Titi Anggraeni, S.H., MH. (Direktur Eksekutif Perludem), dan Hj. Heni Susilawati, S.Sos., M.M. (Ketua KPU Kabupaten Kuningan) serta berlaku sebagai moderator oleh Asep Z. Fauzi (Divis SDM dan Parmas KPU Kabupaten Kuningan). Peserta kegiatan tersebut yakni pimpinan parpol,  instansi pemerintah terkait,  dan perguruan tinggi.

“Kegiatan ini diadakan agar pemangku kepentingan Pemilu mulai dari partai politik,  instansi pemerintah dan masyarakat luas dapat memeroleh pemahaman terkait UU 7 Tahun 2017 serta partisipasi berbagai pihak dalam Pemilu 2019 dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.” tutur Heni.

Lebih lanjut Heni menjelaskan bahwa untuk seluruh tahapan para stakeholder perlu pemahaman tentang UU 7 Tahun 2017. Parpol dan stakeholder terkait di daerah perlu diberikan penjelasan komprehensif karena terdapat sejumlah perubahan dibandingkan sebelumnya. Misalnya kaitan dg syarat usia badan adhock minimal 17 tahun pada saat mendaftar.  Hal lain misalnya terkait perubahan dapil,  perubahan jumlah kursi,  perubahan jumlah anggota kpu dan bawaslu di daerah,  penghitungan kursi dan sebagainya.

“Harapan besar kepada seluruh peserta kegiatan agar bersinergi dengan KPU untuk mewujudkan pemilu yg berkualitas,  berintegritas dan bermartabat khususnya di Kabupaten Kuningan.  Mewujudkan Pemilu yg partisipatif di tahun 2019.” tutur Heni.

Mengingat undang-undang cukup tebal dan tidak akan selesai dalam satu kali forum, maka strategi yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuningan berkaitan dengan sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 ke depannya yakni melalui forum formal dan informal serta optmalisasi penggunaan media sosial yang ada.

“Ada pun indikator keberhasilan sosialiasasi undang-undang tersebut yakni yang paling sederhananya adalah bahwa parpol calon peserta pemilu berpartisipasi sesuai aturan dalam tahapan yang relevan, warga mengetahui tentang akan diselenggarakannya pemilu serentak memilih caleg dan pilpres pada hari Rabu 17 April 2019.” tutur Heni.

Komentar

comments