KPU Kabupaten Kuningan Gelar Rakor Penyempurnaan DPTHP

KPU Kabupaten Kuningan Gelar Rakor Penyempurnaan DPTHP

Kuningan, 2 Oktober 2018. Komisi Pemilih Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Koordinasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu Serentak Tahun 2019. Kegiatan yang berlangsung di RM Lembah Ciremai Kuningan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Hj. Heni Susilawati, S.Sos., M.M, Dadan Hamdani Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Perencanaan dan Data, Asep Z Fauzi Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, dan Jajang Arifin Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Hukum, serta unsur Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan.

Selain dihadiri oleh internal KPU Kabupaten Kuningan, kegiatan rakor dihadiri pula oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan, Perwakilan Partai Politik tingkat Kabupaten Kuningan, Kepala Disdukcapil Kabupaten Kuningan, Kesbangpol Kabupaten Kuningan, Dandim 0615 Kuningan dan Polres Kabupaten Kabupaten Kuningan/ yang mewakili, serta 32 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang membidangi pemutakhiran data pemilih sewilayah Kabupaten Kuningan.

“Rakor ini merupakan ikhtiar KPU Kabupaten Kuningan dalam hal mengawal data pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019. Pada akhirnya nanti, hasil yang akurat dari data pemilih ini akan berpengaruh kepada kebutuhan jumlah surat suara yang akan digunakan pada hari H pencoblosan tanggal 17 April 2019. Rakor ini juga merupakan tindak lanjut atas Gerakan Melindungi Hak Pilih.” tutur Heni saat sambutan membuka acara secara resmi.

Dalam kesempatan yang sama, Heni juga berharap agar seluruh elemen turut serta membantu untuk menyukseskan Gerakan Melindungi Hak Pilih karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama. “Mari optimalkan durasi waktu yang tersedia untuk mengajak pemilih agar mengecek namanya apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum” tutur Heni.

“DPT merupakan persoalan yang krusial maka untuk mengawalnya bukan hanya KPU sebagai penyelenggara teknis atau hanya tanggung jawab Bawaslu. Partai politik sebagai peserta Pemilu Serentak Tahun 2019 pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga hak konstitusional masyrakat Kabupaten Kuningan.” tutur Jubaedi, S.H Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan.

Kegiatan rakor selanjutnya dipandu oleh Dadan Hamdani. Dadan awalnya menjelaskan bahwa DPT pada tahapannya mengacu pada tahapan sesuai dengan regulasi. Namun pada prosesnya, berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu RI maka DPT ditinjau ulang demi mendapatkan data pemilih yang valid dan akurat.

“Dengan adanya rekomendasi-rekomendasi mengenai perbaikan DPT, KPU Kabupaten Kuningan siap bekerja sama dengan seluruh pihak untuk melahirkan data pemilih di Kabupaten Kuningan yang berkualitas. Untuk menyambut Gerakan Melindungi Hak Pilih, KPU Kabupaten Kuningan akan mendirikan posko ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan.” tutur Dadan.

Dadan berharap dengan berdirinya posko tersebut, masyarakat Kabupaten Kuningan akan lebih mudah dalam bertanya, berdiskusi, maupun mengusulkan perbaikan data pemilih dengan penyelenggara teknis baik ditingkat desa/kelurahan (PPS) maupun kecamatan (PPK).***

Komentar

comments