KPU Gelar Rakor Lanjutan Tentang Dana Kampanye

KPU Gelar Rakor Lanjutan Tentang Dana Kampanye

Kuningan, 7 Februari 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan melakukan Rapat Koordinasi Lanjutan tentang Dana Kampanye yang telah di bahas pada pertemuan sebelumnya (3/2/18) yang di selenggarakan di Hotel Prima Resort Kuningan sejak Pukul 0800 WIB dan di hadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati, Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Hukum Jajang Arifin, dan Kasubag Hukum Dede Fristiadi serta seluruh LO Parpol dan LO Pasangan Calon.

Dalam sambutannya mengawali kegiatan, Heni Susilawati menegaskan kepada seluruh Pasangan Calon untuk menyerahkan 3 laporan penting dalam hal Dana Kampanye, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kamapanye (LPPDK). Apabila Pasangan Calon tidak memenuhi sayarat laporan tersebut, maka ada sanksi yang akan diterima oleh Pasangan Calon tersebut.

Adapun bahasan yang disampaikan pada rapat koordinasi tersebut adalah tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye per-Pasangan Calon yang merujuk pada PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 12 yang berbunyi KPU Provinsi/KIP dan KPU Kabupaten/ Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen Kampanye/konsultan. Adapaun Pembatasan Pengeluaran Dana kampanye meliputi Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, pembuatan Bahan Kampanye, Jasa Manajemen/ Konsultan, Alat Peraga Kampaye yang dibiayai oleh pasangan calon.

“Kegiatan ini sangat berjalan dengan baik, kami sudah menentukan nominal disemua item sesuai dengan standar biaya daerah dan juga sudah disetujui oleh seluruh LO Pasangan Calon maupun LO Partai Politik.” ujar Jajang.

“Diharapkan Pasangan Calon harus mengumpulkan 3 laporan penting yaitu LADK, LPSDK, dan LPPDK dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing masing pasangan calon. Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan” tambah Jajang. ***

 

Komentar

comments