KPU Fokus Layani Parpol Calon Peserta Pemilu 2019

KPU Fokus Layani Parpol Calon Peserta Pemilu 2019

Kuningan, Senin 4 Desember 2017. Saat ini fokus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan salah satunya adalah melayani Partai Politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu 2019. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 KPU Kabupaten Kuningan sudah menggelar bimtek pada tanggal 2 Oktober 2017, membuka penyerahan dokumen keanggotaan sejak tanggal 3 Oktober s.d 16 Oktober 2017, dan melakukan penelitian administrasi terhitung sejak tanggal 17 Oktober s.d. 15 November 2017.

“Sesuai data dari Kesbangpol Kuningan terdapata 17 Parpol namun hanya 16 Parpol yang menyerahkan dokumen keanggotaan, hanya 14 parpol yang kami lakukan penelitian administrasi (di luar PKPI dan PBB), dan Partai Idaman tidak menyerahkan dokumen keanggotaan. Hal itu karena KPU Kuningan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh KPU RI bahwa ditingkat pusat kedua partai tersebut tidak lolos).” tutur Jajang Arifin, Komisioner KPU Kuningan Divisi Hukum

Dalam penelitian administrasi untuk Parpol yang pra Keputusan Bawaslu RI, 7 Parpol diantaranya kurang dari 1000 keanggotaanya untuk itu Parpol tersebut diharuskan melalukan perbaikan sampai waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut mengacu pada PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 ayat 1 huruf E.  Hal yang sama berlaku juga untuk Parpol pasca adanya keputusan Bawaslu RI.

Jajang kemudian menjelaskan setelah adanya Keputusan RI Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Paca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Surat Edaran KPU RI Nomor 710/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu yang salah satu poinnya berbunyi:

Sesuai Putusan Bawaslu RI agar KPU menerima dokumen pendaftaran dengan memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Repulik, Partai Rakyat, Partai Pekerja Indonesia, dan Partai Swara Rakyat Indonesia calon peserta Pemilu Tahun 2019.

“Dengan adanya surat edaran tersebut akhirnya kami menerima dokumen parpol yang sebelumnya tidak dilakukan penelitian administrasi. Untuk tahapan yang sedang bergulir sekarang yakni penelitian administrasi hasil perbaikan untuk Parpol yang menggunakan legitimasi Keputusan RI Nomor 710 terhitung sejak tanggal 2 Desember s.d. 11 Desember 2017 dan untuk Parpol yang sesuai dengan Keputusan RI Nomor 205 sedang dalam tahap perbaikan administrasi terhitung sejak 2 Desember s.d. 15 Desember 2017.” tutur Jajang.

Di akhir wawancara, Jajang menyampaikan demi kelancaran khususnya yang sedang dalam tahap perbaikan Pasca Keputusan RI Nomor 710 agar senantiasa melakukan koordinasi dengan LO/ Pimpinannya di tingkat atas. Hal tu disebabkan tidak semua LO Kabupaten/ Kota memegang username dan password Sipol.***

Komentar

comments