KPU Butuh Masukan Antisipasi Potensi Konflik Pilkada 2018

KPU Butuh Masukan Antisipasi Potensi Konflik Pilkada 2018

Jakarta, kpu.go.id – Potensi konflik pada penyelenggaraan Pilkada 2018 bisa lebih tinggi dibanding Pilkada 2017, karena pertaruhan 2018 melibatkan banyak hal. Seperti jumlah pemilih, sebanyak 158 juta pemilih akan mengikuti Pilkada 2018 atau hampir 80 persen jumlah pemilih nasional.

Anggaran Pilkada 2018 juga paling besar dalam sejarah pilkada, yaitu 11,4 triliun, meskipun pada akhirnya nanti sisanya dikembalikan ke negara. Itu baru anggaran KPU, belum termasuk buat Bawaslu, TNI dan Polri. Pada Pilkada 2015 anggaran 6,4 triliun, sisanya 25 persen dikembalikan, pada Pilkada 2017 anggaran 4,3 triliun, sisanya dikembalikan ke negara juga.

Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU RI saat membuka diskusi publik “Potensi Konflik Pilkada Serentak Tahun 2018” yang diselenggarakan Rubik (Rumah Bebas Konflik), Selasa (07/11) di Media Centre KPU RI.

“Selain dua hal tersebut, UU sekarang tidak ada perpanjangan masa kerja KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan tahapan pilkada. Faktanya, di beberapa daerah masa kerja anggota KPU harus berakhir pada hari pemungutan suara. Komisioner yang sudah dua periode tidak bisa lanjut, apabila diganti semua ada resiko juga terkait kapabilitas dan integritasnya.,” ungkap Arief di depan awak media yang menghadiri diskusi tersebut.

“Untuk itu, KPU butuh masukan-masukan dari para ahli, strategi apa yang bisa dilakukan KPU untuk mengatasi potensi konflik tersebut, karena tidak mungkin KPU menguasai detail keseluruhan,” ujar Arief.

Pada diskusi tersebut, Direktur Rubik Abdul Ghopur menyoroti kecenderungan potensi konflik pilkada 2018 pada tiga faktor, yaitu tahapan pilkada 2018 yang beririsan dengan pemilu 2019, pilkada 2018 melibatkan 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota, dan duplikasi tren konflik pilkada 2017.

“Relasi dan kecenderungan konflik dalam pilkada 2017 antara lain penyelenggara yang tidak netral dalam tugasnya, birokrasi dan aparatur pemerintah terlibat dalam kepentingan pemenangan calon, dan persaingan antar calon saling menegasikan politik uang, kampanye sara, politisasi agama, pemanfaatan birokrasi, dan penggunaan dana pemerintah,” tutur Ghopur.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menyampaikan ada sembilan potensi konflik pada Pilkada 2018, yaitu kurangnya sosialisasi UU Pilkada, PerBawaslu dan PKPU, kecurangan incumbent, keterlibatan ASN, TNI, dan Polri, politik uang, kecurangan pada penghitungan dan rekapitulasi, penyelenggara yang berpihak, Bawaslu yang tidak adil, black campaign, dan konflik akibat parpol atau kandidat.

“KPU dan Bawaslu harus masifkan sosialisasi dan bimtek, juga ke masyarakat, agar semua memperoleh pemahaman yang sama, tidak ada tafsir yang berbeda-beda. Kemudian rasa curiga kami di Komisi II kepada para incumbent itu besar, karena sebagian besar kecurangan dilakukan oleh incumbent. Juga putusan Bawaslu terkait keterlibatan ASN wajib dieksekusi, solusinya harus ada MoU antara KPU, Bawaslu, Kemendagri, KASN, KemenPANRB, dan BKN,” papar Lukman.

Lukman juga memberi saran agar KPU buat MoU dengan Bawaslu, TNI, dan Polri dalam melaksanakan “operasi” menangkal politik uang, seperti halnya operasi ketupat atau lilin. Lukman mengusulkan nama operasi demokrasi. Kemudian sudah saatnya Bawaslu juga menggunakan perangkat elektronik yang bisa disandingkan dengan rekapitulasi manual KPU.

“Terkait tidak adanya perpanjangan masa kerja KPU daerah, maka recruitment juga harus dari awal, sehingga ada masa transisi 1 bulan antara pejabat yang lama dan baru. Untuk Bawaslu, kewenangan semakin besar, karena bertindak sebagai polisi, jaksa, dan hakim, sehingga harus adil dan profesional,” ujar Lukman.

Pada kesempatan yang sama, peneliti senior LIPI Siti Zuhro meminta semua pihak menciptakan dulu suasana pilkada yang tidak konflik, seperti penyelenggara yang netral dan bukan partisan, dan melembagakan nilai-nilai budaya positif. Parpol harus bisa menjadi partai kader dan menyiapkan calon-calon pemimpin dengan membangun trust building, bukan saling memanuver, saling menghujat, dan isu sara.

Sementara itu, Sosiolog Thamrin Amal Tomagola menyoroti daerah-daerah berpotensi konflik, seperti Jawa Timur, misalnya Kiai berpihak ke salah satu pihak, Lampung, karakter keras dan dinasti, Kaltim, kapolda yang berniat mencalonkan diri. Sedangkan provinsi lain yang mempunyai konflik di masa lalu, justru tidak ada konflik di masyarakatnya, karena ada kesepakatan misalnya gubernur muslim maka wakil gubernurnya non muslim. (Arf/red. FOTO Dosen/Humas KPU) (Sumber : kpu.go.id)

Komentar

comments