Heni, “Jangan Bermain-main dengan Hukum”

Heni, “Jangan Bermain-main dengan Hukum”

Kuningan, 28 November 2017. Heni Susilawati selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan telah menghadiri launching Sentra Gakkumdu, Kamis tanggal 27 November 2017 yang bertempat di Hotel Horison Kuningan.

Sentra Gakkumdu adalah lembaga yang berwenang untuk menangani tindak pidana pemilu. Di dalamnya terlibat 3 unsur yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan Bawaslu RI. Itu artinya, Gakkumdu untuk wilayah Kabupaten Kuningan terdiri dari Polres Kuningan, Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Panwaslu Kuningan. Keberadaan Sentra Gakkumdu didasari oleh Peraturan Bersama (Ketua Bawaslu RI, Kepala Polri, dan Jaksa Agung RI) Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016.

Struktur Gakkumdu untuk wilayah Kabupaten Kuningan adalah penasehat yang terdiri dari Ketua Panwaslu Kuningan, Kapolres Kuningan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan. Selanjutnya adalah pembina dan koordinator yang terdiri dari Koordinator Divisi Penindakan Hukum Pelanggaran Panwas, Kasat Reskrim Polres, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.

Ada pun anggota Gakkumdu terdiri dari anggota Panwas, Pejabat Sekretariat Panwas yang ditunjukan menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran, penyidik Sareskrim Polres Kuningan, dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kuningan yang ditunjukan sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan.

“Dengan keberadaan Gakkumdu, saya harap kondusivitas Pilkada Serentak Rabu 27 Juni 2018 dapat tercapai. Subjek tindak pidana meliputi masyarakat, perusahaan, penyelenggara, peserta, serta pemilih. Untuk itu, saya tegaskan semoga tidak ada satu unsur pun yang salah langkah dalam menjalankan aktivitas, tugas, dan fungsinya.”tutur Heni.

Selanjutnya Heni menjelaskan bahwa jika ada anggota PPS, PPK, KPU, atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verfikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melaukan perbuatan melawan hukm tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah.

“Bukan hanya bagi penyelenggara, bagi anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah.” tutur Heni.

Selain itu, Penyelenggara Pemilihan atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah Pemilih Tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 7 M 500 juta rupiah.

Contoh tindak pidana lain, misalnya seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 24 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah.

“Masih banyak lagi tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kepemiluan. Untuk melahirkan pemimpin yang terbaik bagi Kabupaten Kuningan, maka mari kita sama-sama menempatkan Pilkada Serentak, Rabu 27 Juni 2018  sebagai kepentingan bersama yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan, bermain-main dengan hukum.” tutur Heni.***

Komentar

comments